Program pemerintahan Presiden Prabowo sejatinya berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tito pun menegaskan, misalnya Kopdeskel Merah Putih berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
Bukan hanya itu, lanjut Tito, Kopdeskel Merah Putih juga bisa mendorong perekonomian lokal dan memperkuat sistem keuangan yang inklusif di tingkat desa. “Keuangan inklusif artinya masyarakat punya akses dan pemahaman terhadap sistem keuangan modern sehingga tidak lagi bergantung pada rentenir atau tengkulak,” tuturnya.
Dengan adanya Kopdeskel, kata Tito, penyaluran beras, sembako, dan bantuan lainnya bisa langsung tepat sasaran. Tahap berikutnya adalah pembangunan fisik, dan bagi daerah yang mampu bisa membangun fasilitas seperti cold storage.
Ia pun mengapresiasi daerah yang sudah mulai membentuk dan mendukung pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Adapun Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Ramli Tongko mengaku akan fokus terhadap sejumlah sektor seperti ketahanan pangan, pembangunan Sekolah Rakyat, hilirisasi industri, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
“Kegiatan kami pada 2026 akan fokus pada program Makan Bergizi Gratis. Saat ini sudah ada 17 titik SPPG di Kabupaten Banggai,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )