“Pemkot Tangerang sudah menyiapkan slot anggaran untuk membiayai hingga sekitar 437 ribu peserta BPJS yang dibiayai melalui APBD,” katanya.

Andri mengungkapkan, dari total sekitar 74 ribu warga Kota Tangerang yang saat ini tercatat sebagai penerima BPJS PBI APBN, lebih dari 72 ribu di antaranya berpotensi terdampak penonaktifan. Namun demikian, kondisi tersebut dipastikan tidak akan mengganggu akses layanan kesehatan masyarakat.
“Kalau memang 72 ribu lebih warga kita berpotensi dinonaktifkan dari PBI APBN, saya rasa Pemerintah Kota Tangerang bisa segera mengambil langkah cepat dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS PBI yang dibiayai APBD,” ucap Andri.
Menurutnya, apa yang terjadi di sejumlah daerah lain seharusnya tidak perlu terjadi di Kota Tangerang. Dengan kesiapan anggaran dan skema pembiayaan yang sudah disusun, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui program JKN.
“Jadi masyarakat Kota Tangerang jangan panik. Pelayanan kesehatan melalui JKN yang diselenggarakan BPJS akan tetap berjalan dan dibiayai oleh APBD Kota Tangerang,” ujarnya.