BAM DPR Mediasi Lahan 39 Hektar untuk Bendungan Jenelata
JAKARTA – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar mediasi terkait lahan seluas 39 hektar di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Bendungan Jenelata. Lahan tersebut disebut berstatus “tak bertuan” karena tidak memiliki kejelasan alas hak kepemilikan.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, persoalan ini tergolong unik karena tidak ada pihak yang memiliki dasar hukum kepemilikan yang kuat, baik dari unsur masyarakat penggarap maupun perusahaan negara yang pernah mengelolanya.
"Menurut pengakuan masyarakat, PTPN tidak memiliki HGU (Hak Guna Usaha), Perum Kertas Gowa juga belum memiliki HGU. Sementara masyarakat penggarap juga belum memiliki hak milik. Jadi semuanya tidak memiliki alas hak," ujar Aher usai menerima perwakilan warga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Secara teknis, lanjut Aher, kondisi tersebut membuat lahan kembali berstatus sebagai tanah negara. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya memberikan penghargaan atau kompensasi yang layak kepada warga yang telah menggarap lahan tersebut selama bertahun-tahun.
"Masyarakat pada prinsipnya tidak menolak lahannya dijadikan Bendungan Jenelata. Mereka rela. Tetapi wajar jika mereka ingin dihargai atas lahan yang selama ini telah mereka kelola dan jadikan produktif," jelasnya.
Diketahui, lahan tersebut digarap oleh 22 kepala keluarga yang terbagi dalam 27 bidang tanah. Mereka disebut telah mengelola area itu selama hampir 20 tahun.
Aher menilai penyelesaian persoalan ini sebaiknya ditempuh melalui jalur non-litigasi atau mediasi, dengan mengedepankan solusi yang adil bagi semua pihak, khususnya masyarakat penggarap.
“Kalau masyarakat dihargai secara wajar dan layak, selesai persoalannya. Itu tuntutan mereka. Bahkan mereka menyatakan tidak keberatan dan justru mendukung jika lahan tersebut digunakan untuk pembangunan bendungan ke depan,” ucapnya.
BAM DPR RI, kata Aher, akan mendorong persoalan ini ke Komisi VI DPR RI untuk ditindaklanjuti. Ia berharap proses mediasi berjalan konstruktif dan menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak.
“Kita akan dorong Komisi VI untuk ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya tentu melalui mediasi yang baik, yang adil, dan memuaskan, khususnya bagi masyarakat penggarap,” pungkasnya.
(Awaludin)
