Kondisi itu, menurutnya, harus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah agar lebih siap sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Selain pembangunan jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Jawa Barat yang penanganannya harus menyeluruh dan tidak parsial.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Kita membutuhkan perencanaan tata ruang yang baik, menjaga kawasan resapan air, memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai, serta menyiapkan solusi permukiman yang aman bagi masyarakat,” imbuhnya saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat 3 Juli.
Pemerintah daerah di Jawa Barat pun didorong untuk menyiapkan usulan program yang memenuhi kriteria kesiapan atau readiness criteria agar dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Instruksi Presiden (Inpres). Dengan perencanaan yang matang, ia meyakini peluang daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran akan semakin besar dan tepat sasaran.
Politikus PKB itu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur di Jawa Barat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menegaskan bahwa proyek strategis harus berjalan efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai target. Pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Jawa Barat,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.