Pernyataan Budi Arie Soal "Percepatan" Sebelum 2029 Dinilai Bisa Picu Kegaduhan Politik
JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi melontarkan wacana “percepatan” sebelum Pemilu 2029. Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari PKS yang menilai wacana itu sebagai provokasi politik dan meminta agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan hingga 2029.
Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian mengatakan istilah "percepatan" tidak seharusnya dilemparkan ke ruang publik tanpa penjelasan mengenai maksud maupun mekanisme konstitusional yang akan ditempuh.
"Saya melihat pernyataan Budi Arie ini sebagai bentuk provokasi politik. Istilah 'percepatan' sebelum 2029 bukan pernyataan yang ringan. Ini bisa menimbulkan spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di tengah masyarakat," ujar Pipin dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Menurut Pipin, Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur masa jabatan presiden dan proses pergantian kekuasaan. Karena itu, ia meminta tidak ada pihak yang membangun opini seolah-olah pergantian atau perubahan kekuasaan dapat dilakukan berdasarkan dinamika politik sesaat.
"Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Presiden memiliki mandat rakyat untuk memimpin sampai 2029. Mandat itu harus dihormati dan dijaga bersama," tegasnya.
