Waspada! Kebakaran Hutan Berpotensi Meluas hingga Papua
JAYAPURA - Kebakaran hutan dan lahan serta dampak El Nino berpotensi meluas di sejumlah wilayah Papua. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar potensi bencana dapat ditekan sejak dini.
Gubernur Fakhiri menegaskan Papua memiliki potensi kebakaran hutan yang cukup besar, terutama menghadapi kondisi cuaca panas dan kering hingga November. Langkah antisipasi harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat.
“Saya minta kepala daerah agar koordinasi dan kolaborasi jangan terputus. Papua punya potensi kebakaran yang luar biasa. Koordinasi awal harus tetap dilakukan secara intens, semua kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda,” ujar Fakhiri dikutip, Senin (31/8/2026).
Papua saat ini kata dia juga didorong untuk pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian. Kondisi tersebut harus diikuti dengan cara pembukaan lahan yang aman agar aktivitas pertanian tidak justru menjadi pemicu kebakaran.
“Kita sementara membuka lahan untuk kegiatan pertanian. Jangan sampai kegiatan itu menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Dia meminta masyarakat, pemerintah daerah hingga pelaku usaha tidak lagi menggunakan cara membakar dalam membuka lahan. Menurutnya, masih banyak metode lain yang dapat digunakan tanpa menimbulkan risiko kebakaran.
“Dalam pembukaan lahan jangan dengan cara membakar. Kalau bisa dikubur, jangan sampai terjadi kebakaran hutan di Provinsi Papua,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, Fakhiri juga meminta dukungan TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman kebakaran dan kekeringan.
Fakhiri menyebut kesiapan personel dan peralatan menjadi bagian penting dalam penanganan apabila kebakaran maupun kekeringan terjadi di lapangan. Termasuk pemanfaatan fasilitas pendukung untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kondisi kekeringan.
“Kita membutuhkan teman-teman TNI-Polri karena ada water cannon. Di samping kesiapan TNI-Polri sebagai garda terdepan, apabila terjadi kekeringan dan masyarakat membutuhkan air, bisa juga digunakan untuk membantu pemerintah,” jelasnya.
Fakhiri berharap langkah tersebut tidak hanya menjadi respons sesaat, tetapi menjadi pola koordinasi yang terus berjalan hingga ancaman kebakaran dan kekeringan dapat dikendalikan.
Ia menegaskan, koordinasi tidak boleh berhenti pada tingkat provinsi. Setiap kepala daerah harus mampu membangun komunikasi cepat dengan Forkopimda masing-masing sehingga setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
Meenurutnya, periode panas hingga November harus menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah di Papua. Jika langkah pencegahan tidak segera dilakukan, kebakaran yang awalnya terjadi di satu wilayah berpotensi berkembang menjadi persoalan lintas kabupaten dan kota.
Karena itu, pemerintah saat ini mulai memetakan potensi dan sumber-sumber yang dapat menjadi pemicu kebakaran, termasuk aktivitas pembukaan lahan.
“Kita mengambil langkah cepat dan berkolaborasi. Jangan sampai kita tergadai dengan kejadian-kejadian di kabupaten dan kota yang sama. Kalau muncul, kita harus sama-sama menanganinya,” tegasnya.
“Sebagai kepala daerah, gubernur dan semua pihak, tidak boleh lagi ada pembakaran lahan,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
