JAKARTA - Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) geram dengan terpilihnya Ahmad Farhan Hamid sebagai Wakil Ketua MPR. DPD menuding Farhan titipan Partai Amanat nasional (PAN), lebih khusus lagi intervensi Hatta Rajasa. Namun hal tersebut dibantah tegas oleh Farhan.

"Saya diajukan dalam paket bukan dilamar. Yang berhak mengajukan paket itu adalah fraksi dan kelompok anggota DPD," ujar Farhan di ruangannya, kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2009).

Secara eksplisit dia membantah intervensi pihak luar dalam paket yang terkesan semua dari fraksi DPR alias 5:0, bukan 4:1, antara komponen anggota DPR dan DPD. Padahal DPD menginginkan 2 orang dari komponen DPD.

"Yang kita dengar ada delapan kelompok. Yang penting, ini tidak melibatkan pihak-pihak di luar lembaga, jadi seakan-akan ada intervensi. Itu tidak baik untuk komunikasi di antara lembaga negara," jelasnya.

Ada yang menyebut ini intervensi sebuah kekuasan?

"Ini proses normal saja. Fraksi dan DPD sudah melaksanakan haknya, dalam paripurna itu semua berlangsung dengan baik. Tuduhan itu (intervensi PAN)  sangat menyedihkan. Yang jeas saya mewakili masyarakat Aceh," katanya

Kendati demikian, dia tidak mau mengatakan bahwa kelompok anggota DPD keliru memahami atau salah tafsir dalam proses pengangkatan dirinya sebagai wakil Ketua MPR. "Saya tidak menuduh itu. Nanti juga akan jernih pada waktunya," katanya.
(ded)