JAKARTA – Rapat kerja gubernur se-Indonesia merekomendasikan penolakan terhadap usul pemilihan gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Mayoritas gubernur cenderung meminta tetap dipilih langsung oleh rakyat. Mereka merasa lebih sreg,” kata Mendagri Gamawan Fauzi yang hadir dalam raker gubernur se-Indonesia di Pekanbaru, Riau, Selasa (22/12/2009).
Mantan Gubernur Sumatra Barat ini menambahkan, gubernur meminta pemilihan langsung untuk menjaga makna demokrasi langsung yang dilahirkan melalui reformasi. Apalagi kepala daerah tingkat II (bupati/wali kota) juga dipilih langsung sesuai amanat undang-undang.
Alasan biaya tinggi yang dibutuhkan dalam pilgub langsung, lanjut mendagri, justru dianggap wajar karena ongkos demokrasi memang mahal namun setara dengan legitimasi yang dihasilkan melalui aspirasi rakyat. Apalagi ongkos pemilihan melalui DPRD juga belum tentu lebih murah dibanding melalui pemilihan langsung.
“Para gubernur berpendapat, biaya tinggi yang dibutuhkan dalam pilgub merupakan risiko demokrasi. Proses jika dipilih melalui DPRD juga sama mahal, baik dalam proses politik maupun pencalonan menjadi gubernur,”
lanjutnya.
Mendagri akan memakai rekomendasi gubernur tersebut sebagai salah satu pertimbangan sebelum membahas Revisi UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bersama DPR.
Artinya, rekomendai para gubernur se-Indonesia ini masih sebatas masukan dan belum menjadi keputusan final. Apalagi masih ada beberapa pakar yang menganggap pemilihan melalui DPRD lebih baik dan pemilihan gubernur secara langsung sebaiknya dihapus.
(Dadan Muhammad Ramdan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.