JAKARTA - Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membelikan para menteri dan pejabat setingkat mobil dinas baru jenis Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc bakal memunculkan efek domino.

Para kepala daerah di berbagai wilayah diprediksi bakal mengikuti kebijakan serupa. Mereka akan menjadikan kebijakan pemerintah pusat sebagai legitimasi atas keputusannya di masa mendatang.

“Apa yang dilakukan pemerintah pusat akan jadi contoh pemerintah daerah. Uang rakyat akan digunakan untuk memenuhi fasilitas DPR dan eksekutif. Ini gila! Dan harus segera dihentikan,” ujar Koordinator Formappi Sebastian Salang dalam diskusi bertajuk Menakar Kualitas Pemilu dan Demokrasi di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2009).

Ray Rangkuti dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) dengan tegas menolak kebijakan Pemerintahan SBY-Boediono memfasilitasi para pembantunya dengan mobil dinas baru.

“Satu mobil harganya Rp1,2 miliar lebih. Jika dikalikan 150 unit, berapa jumlahnya? Itu semakin mengencangkan ikat pinggang rakyat,” ungkap dia.

Karena itu, Ray mengimbau para pejabat negara, pimpinan DPR, dan pimpinan MPR agar mengembalikan mobil dinas tersebut ke Sekretariat Negara. “Lalu Setneg juga harus diaudit,” tandasnya.
(ful)