JAKARTA - Penangkapan terhadap nelayan Indonesia oleh pemerintah Malaysia adalah persoalan serius yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan dalam menangani masalah tersebut.

Menurut Sekretaris Jendral Kiara Riza Damanik, setidaknya ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah dalam kasus penangkapan nelayan. "Pertama, perlu ada pembenahan bagi institusi perwakilan pemerintah atau KBRI di Malaysia atau negara tetangga lainnya yang kerap terjadi penangkapan nelayan," jelasnya kepada okezone, Selasa (7/9/2010).

Hal ini, kata dia, dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih bagus untuk perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri.

Kedua, perlu ada pemberian informasi yang baik, lengkap, akurat dari pemerihtah dalam memberikan pemahaman bagi nelayan ketika berada dalam proses hukum. "Mereka harus tahu hak-haknya, mengenal lebih jauh wilayah yuridiksi sehingga tidak terkecoh tudingan memasuki wilayah lain," imbuh Riza.

Ketiga, meningkatkan proses pengawasan dan perlindungan di wilayah hukum Indonesia. "Pemerintah harus bersikap tegas dan memperlihatkan wibawanya sehingga negara lain tidak akan semena-mena memperlakukan warga negara Indonesia," tandas dia.

Sekadar diketahui, akhir pekan lalu lima nelayan Indonesia ditangkap di perairan Kampung Sungai Udang di Seberang Prai Selatan dengan tuduhan memasuki wilayah Malaysia.

Sebelumnya, tiga petugas DKP juga ditangkap pemerintah Malaysia menyusul penangkapan nelayan negara jiran itu. Akhirnya, tiga petugas DKP ini dibebaskan setelah dilakukan diplomasi yang disusul dengan pelepasan nelayan Malaysia.
(ram)