Bahaya bagi Demokrasi, PKB Tolak Pemakzulan

|

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

Bahaya bagi Demokrasi, PKB Tolak Pemakzulan

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak setuju jika ada upaya pemakzulan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk bekerja.

Ketidaksetujuan ini bukan semata-mata mempertahankan jabatan Presiden tetapi lebih jauh lagi yakni menyelamatkan proses transisi demokrasi di Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Helmy Faisal Zaini mengatakan, pemakzulan hanya akan memberi ruang kepada kelompok tertentu untuk memaksakan ideologinya sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali dari transisi menuju demokrasi ke sistem otoriter.

“Transisi demokrasi harus diselamatkan. Kita tidak ingin jika terjadi pemakzulan akan mendapatkan ruang-ruang tempat anarkis, bahaya panjangnya di situ,” ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (27/03/2011).

Helmy menambahkan, gelombang revolusi di sejumlah negara di Timur Tengah seperti Mesir, Tunisia, dan Libya turut memunculkan wacana pemakzulan di Indonesia. Apalagi, sebelumnya beberapa tokoh agama menyampaikan kritik keras kepada pemerintah karena dinilai berbohong.

“Ada gerakan tidak murni berupa kapitalisasi opini yang tidak mendasar, misalkan kebohongan pemerintah. Seperti indikator-indikator capaian pemerintah, data pemerintah kan dari lembaga independen, seperti Badan Pusat Statistik(BPS). Pemerintah merilis pencapaian target sekian yang belum tercapai sekian, lalu disebut kebohongan itu kan gerakan tidak sabar,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Andi M Ramly. Menurutnya, Indonesia sudah berpengalaman dalam hal pemakzulan presiden. Dan undang-undang juga memungkinkan pemakzulan dengan sejumlah persyaratan.

Namun begitu, katanya, wacana pemakzulan untuk saat ini sangat tidak sesuai dengan nalar. Wacana tersebut bisa memecah belah anak bangsa.

(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    DPD : Revisi UU MD3 Hanya Kepentingan KMP dan KIH