"KPK Pecah Kongsi? Hahaha"
JAKARTA – Kicauan Muhammad Nazaruddin tak hanya membuat petinggi Partai Demokrat kalang kabut. Kini, sengatan kalimat buronan interpol itu juga mulai menyetrum sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengakui pernah bertemu dengannya.
Di antaranya Direktur Penyidikan KPK Ade Rahardja, Kepala Biro Humas Johan Budi SP. Adapun Chandra M Hamzah membantah pernah bertandang ke rumah Nazaruddin untuk membicarakan kasus yang tengah diselidiki KPK.
Sebagai respon atas tudingan itu, KPK akhirnya membentuk Komite Etik untuk memeriksa Chandra M Hamzah. Komite ini beranggotakan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Haryono Umar, Bibit S Rianto, Abdullah Hehamahua, Said Zainal Abidin, Marjono Reksodiputro, dan Syahruddin Rasul. Sementara pegawai di luar pimpinan diperiksa oleh pengawasan internal KPK.
Di tengah persoalan ini, muncul isu lain bahwa KPK pecah kongsi dan tidak solid. Hal tersebut berawal dari pengunduran diri Johan Budi dan permintaan Wakil Ketua KPK M Jasin agar Komite Etik juga memeriksa Haryono Umar dan Busyro karena nama mereka termasuk disebut Nazaruddin. Benarkah KPK pecah?
“Hahaha, kata siapa? tanyakan langsung kepada orang yang bicara seperti itu? Kaya piring aja pecah,” kata Jasin sambil tertawa saat berbincang dengan okezone, Rabu (27/7/2011)
Jasin pun menegaskan lembaganya sampai saat ini masih tetap sollid. Perbedaan pendapat antara pimpinan merupakan hal yang biasa terjadi.
“Enggak kok, sampai saat ini kita masih solid saja, kalau memang beda pendapat itu hal yang wajar karena harus membuahkan kebijakan yang bagus,” tandasnya
Seperti diberitakan sebelumnya, M. Jasin mengatakan ada beberapa rekannya yang pernah bertemu dengan M. Nazaruddin seperti Chandra Hamzah, Haryono Umar, Johan Budi, Bambang Proptono Sunu (sekjen KPK) dan Ade Raharja.
Jasin juga mengaku dirinya sangat siap diperiksa oleh Komite Etik karena memang dia tidak mengenal Anas Urbaningrum dan M. Nazaruddin.
Secara terpisah, anggota Komisi III bidang Hukum DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi pembentukan Komite Etik KPK.
"Responsif dan harus didukung," ujarnya.
(Lamtiur Kristin Natalia Malau)
