Jika Lolos, Aryanto Jadi Antiklimaks Kinerja Pansel KPK
JAKARTA - Kinerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang dinilai baik sejak awal seleksi, bisa jadi antiklimaks jika Pansel KPK tetap memaksakan calon bermasalah maju dalam delapan besar.
Hal ini diutarakan anggota ICW Agus Sunaryanto, menanggapi kabar diluluskannya calon dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aryanto Sutadi.
”Kalau Pak Aryanto benar lolos, kami kecewa. Kami sudah memberi banyak masukan pada pansel KPK dan digunakan pada saat wawancara, sama Pak Aryanto juga diakui,” ungkap Agus saat berbincang dengan okezone, Kamis (18/8/2011).
Sebelumnya lewat kasak kusuk di internal tim Pansel KPK, delapan calon pimpinan KPK yang lolos untuk diajukan kepada Presiden diantaranya Abdullah Hehamahua, Abraham Samad, Adnan Pandupradja, Aryanto Sutadi, Bambang Widjojanto, Handoyo Sudrajat, Yunus Husein, dan Zulkarnain.
"Dua calon, Egi Sutjiati dan Sayid Fadhil tidak lolos," kata Sekretaris Pansel KPK, Ahmad Ubbe ketika dikonfirmasi okezone. Namun, delapan nama calon secara resmi rencananya baru diumumkan hari ini, Kamis (18/8/2011).
Agus mengaku masih berharap ada pembaruan komposisi sehingga menempatkan Aryanto di ranking ke sepuluh, alias tidak lolos delapan besar capim KPK. Aryanto, dengan rekam jejaknya dinilai tidak berkesesuaian dengan prinsip KPK.
Di antaranya, kata Agus, Aryanto selaku penyelenggara negara terang-terangan dalam wawancara dengan Pansel KPK mengaku tidak berkeberatan dengan gratifikasi atau pemberian. Bahkan, dari hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan ICW, Aryanto terbukti masih aktif menerima kiriman parsel sekira 100 buah tiap tahunnya. Menurut Aryanto, pemberian bukan masalah selama tidak melalaikan kewajiban.
“Akan ada tawar menawar politik di DPR, saya khawatir, kalau dia terpilih, maka kelemahan yang dia miliki itu akan menyandera, bukan dia lagi tapi KPK-nya, setiap pemberian yang diterimanya itu nantinya jadi permasalahan,” terangnya.
Agus mengatakan, memang tidak semua rekam jejak mantan staf ahli Kapolri itu buruk. ICW mencatat, Aryanto punya prestasi dalam hal pemberantasan terorisme, pembentukan aturan penegakan Hak Asasi Manusia di kepolisian RI, serta berupaya mengungkap setoran Polantas pada Atasan. Namun, lagi-lagi menurutnya bukan prestasi itu yang dibutuhkan oleh KPK.
“Kalau mau memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Terorisme sih gak apa-apa, tapi ini kan Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana gratifikasi jelas-jelas ada aturannya dan tergolong korupsi,” serunya.
(Muhammad Saifullah )
