BELITUNG - Mahadir Basti, Wakil Ketua DPRD Belitung yang tertangkap berduaan di sebuah kamar Hotel Oasis, Jakarta, sepertinya tidak puas dengan sikap rekan-rekannya di DPRD Belitung yang melakukan aksi walk out (WO) dalam dialog dengan FKPS Kabupaten Belitung.

Bahkan Mahadir mengaggap Andi Saparudin Lanna yang memimpin pertemuan tidak pantas memeperlakukan dirinya saat mengajukan interupsi. Pasalnya ia menilai pembicaraan dalam rapat yang dinotulenkan itu sepihak karena kapasitas dirinya sebagai orang yang memiliki hak bicara, justru tidak diberi tahu dan tidak mendapat kesempatan berbicara dalam dialog tersebut.

"Kenapa orang yang berkapasitas bicara, yang mempunyai hak dan berada di DPRD. Kenapa saya tidak diberitahu, kenapa saya tidak dipanggil, kenapa saya tidak dikasih kesempatan. Baik kapasitas hak saya untuk berbicara, hak untuk klarifikasi, hak untuk mempertegas dan memperjelas ketidakpahaman masyarakat," kata Mahadir kepada wartawan, Kamis (25/8/2011).

Mahadir menganggap Forum Komunikasi Penyulu Sosial (FKPS)  tidak memahami sesungguhnya kasus yang menimpanya. FKPS seharusnya meminta penjelasan terkait kasus tersebut kepada dirinya. Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin tahu mengenai kasus tersebut agar menanyakan langsung kepada dirinya.

"Ingat. Saya ingatkan barang siapa yang berbicara tidak didasari dengan fakta secara otentik secara jelas benar, yang berbicara tidak benar, berhak dituntut secara pidana maupun perdata," tegas Mahadir.

Ia menyayangkan sikap anggota DPRD yang keluar ruangan saat dirinya masuk ke dalam ruangan untuk menghadiri dialog dengan FKPS. Menurut dia, apa yang menimpanya karena suatu intimidasi dan intervensi terhadap istrinya, yang kemudian dibesar-besarkan dan menjadi komoditi politik dan konsumsi publik.

"Saya ingatkan juga kepada pimpinan DPRD dan anggota-anggota DPRD Kabupaten Belitung di luar saya. Ingat suatu kejahatan, tindak pidana atau kejahatan apapun yang membuat ketercelaan lembaga ini, banyak hal yang dibuat oleh oknum anggota dewan," kata Mahadir.

Lebih lanjut Mahadir menegaskan DPRD bukan lembaga tempat untuk mengadili, tempat untuk memvonis, tempat untuk mendeskriditkan individu atau perorangan. Selain itu, tidak mudah bagi seseorang dinyatakan bersalah, baik dari sisi hukum riil, hukum pemerintah, maupun riil sisi hukum agama.

"Kenapa tidak panggil saya diminta untuk menjelaskan? Panggil saya dong, kita akan jelaskan. Saya anggap pimpinan rapat tidak punya etika dalam memimpin rapat. Saya punya hak untuk berbicara. Saya punya hak untuk klarifikasi. Saya anggap tidak pantas seorang pimpinan rapat memperlakukan dalam rapat seperti itu," tandas Mahadir.
(Yudi Arianto/SUN TV/ful)