Hanura Tolak Kehadiran Menkum HAM di DPR
JAKARTA - Fraksi Partai Hanura menolak kehadiran Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di DPR. Alasannya, rapat hari ini hanya ditujukan untuk mendengarkan penjelasan Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Agenda hari ini rapat dengan Pansel artinya kehadiran Menkum HAM, tolong agenda diubah dulu. Kita rapat dengan Pansel. Supaya kita taat asas, jangan menambah agenda rapat yang tidak kita sepakati," kata juru bicara Fraksi Hanura di Komisi Hukum DPR Syarifuddin Suding, Selasa (22/11/2011).
Dia menegaskan, kesepakatan rapat pleno kemarin hanya menginginkan penjelasan Pansel. Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 15/2011, pemerintah menunjuk Patrialis Akbar yang saat itu menjabat sebagai Menkum HAM untuk menjadi Ketua Pansel KPK.
"Jangan kita melakukan kecerobohan dengan menghadirkan Menkum HAM (Amir Syamsuddin). Justru, kehadiran Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar sangat dibutuhkan," imbuh Suding.
Ketua Komisi Hukum Benny K Harman menjelaskan rapat antara pimpinan Komisi dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyepakti mengundang Pansel KPK.
"Yang kedua juga diminta supaya Menkum HAM Amir Syamsuddin juga diundang. Jadi kehadiran Menkum HAM jelas untuk mendampingi," kata Benny.
(Amril Amarullah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
