"KPK Akan Bertaji Kalau Pemerintah Bersih"

JAKARTA - Publik hingga kini masih menanti siapa yang akan memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan. Jika ingin lembaga penegak hukum itu kuat, independen dan bernyali, dominasi faktor kekuasaan dan kekuatan politik harus direduksi.
 
"Jika dominasi dua faktor itu tetap dipertahankan, tidak realistis mendambakan KPK yang kuat, independen dan berani," ujar Anggota Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo dalam pesan elektroniknya kepada okezone, Minggu (27/11/2011).
 
Apalagi lanjut Bambang, jika kekuasaan yang menentukan kepemimpinan KPK itu berperilaku korup, maka otomatis KPK akan melemah menghadapi kekuasaan dan kekuatan politik.
 
"Karena itu, demi masa depan pemberantasan korupsi, perlu digagas mekanisme lain yang lebih efektif dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Tahapan dan proses yang dipraktikkan sekarang ini menujukan peran kekuasaan sangat dominan," terangnya.
 
Kalau kekuasaan bersih, lanjut Bambang, KPK pasti akan kuat dengan sendirinya. Namun, sebaliknya, jika penuh noda korupsi, kekuasaan akan memperlemah KPK dengan kekuatan dan kewenanganya.
 
"Sangat mudah untuk dimengerti bahwa kuat-lemahnya KPK hanya bergantung pada satu faktor, yakni perilaku kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang bersih sudah pasti membutuhkan KPK yang kuat, konsisten dan independen," kata dia.
 
Sebab, menurutnya, kekuasaan akan diuntungkan oleh produktivitas KPK dalam memerangi perilaku korup penyelengara negara, baik di pusat maupun daerah. Minimal, kemampuan KPK mencegah pencurian uang negara serta menyergap para tersangka koruptor akan ikut memperkuat citra pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 
"Sebaliknya, kalau kekuasaan itu sendiri kotor akibat noda korupsi di semua lini kewenangan, sudah pasti kekuasaan itu akan gelisah, dan mencari ragam cara utk membangun rasa aman. Kalau kekuasaan itu menggenggam wewenang kontrol atas semua institusi penegak hukum, cara paling instan adalah memreteli kewenangan penegak hukum, termasuk KPK tentu saja," papar politikus Partai Golkar ini.
 
"Proses mempreteli kewenangan penegak hukum itu tentu saja tidak dituangkan melalui kebijakan terbuka. Tetapi dilakukan melalui pengarahan di ruang tertutup, atau dengan cara ‘injak kaki’ di lapangan oleh para calo (mafia hukum) yang bertindak atas nama kepentingan kekuasaan," tutupnya.

(TB Ardi Januar)