JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi maraknya aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa hari ini.
 
"Bahkan akhir-akhir ini muncul kembali aksi kekerasan, main hakim sendiri bahkan premanisme dan konflik komunal maupun horizontal,” ujar Presiden SBY saat membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Generasi Muda FKPPI, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (24/2/2012).
 
Kata Presiden, dirinya telah menyampaikan beberapa kali ke aparat keamanan untuk menghentikan aksi kekerasan yang akhir-akhir ini marak dibeberapa tempat. “Laksanakan antisipasi dengan benar, tangani profesional, dan selesaikan dengan tuntas," tuturnya.
 
Dalam kesempatan itu, Presiden berharap agar generasi muda yang tergabung dalam Forum Komunkasi Putra Putri Purnawirawan Polri dan TNI (FKPPI) untuk ikut terlibat dalam meredam aksi kekerasan."FKPPI diharapkan bisa ikut berbuat dan menangulangi aksi kekerasan yang bikin hidup kita tidak tentram di sejumlah tempat di beberapa kejadian,” katanya.
 
Presiden menjelaskan maraknya kekerasan tidak bisa dilepaskan dari unsur sejarah di masa lalu. “Dulu, ketika kita bangun memproklamasikan kemerdekaan tahun 1950-an, kita menganut dan hidup dalam demokrasi liberal dengan sistem parlementer yang mengakibatkan pemerintah kita jatuh bangun dan keadaan tidak stabil," papar Presiden.
 
Atas banyaknya tindak kekerasan tersebut, Presiden mengajak rakyat Indonesia untuk melakukan koreksi diri. "Kini lebih 10 tahun reformasi kita mulai merasakan yang baik dan mulai ada ekses dan penyimpangan dalam penggunaan kebebasan. Sehingga terjadi ketidaktertiban sosial, aksi kekerasan dan penggunaan hak dan kewajiban kelewat batas. Oleh karena itu, seluruh rakyat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab penuh kita lakukan koreksi seperlunya,” ucapnya.
 
"Jangan justru penggunaan hak dan kebebasan berlebihan itu membuat negeri kita tidak aman tidak tertib dan tidak stabil. Dan pada tingkat masyarakat kita justru menggangu kehidupan mereka sehari-hari dan tidak tentram karena dibayang-bayangi tindak kekerasan dan main hakim sendiri. Padahal itu bukan tujuan kita melaksanakan reformasi dan demokrasi," tutupnya. (sus) 

(ahm)