Hasyim Muzadi: Soal BBM Pemerintah Didikte Asing
JAKARTA- Sekjen ICIS KH Hasyim Muzadi menyayangkan kebijakan pemerintah yang belum mau mengolah sendiri minyak mentah produksi dalam negeri.
“Seandainya minyak mentah diolah sendiri oleh Indonesia, kita tidak akan terombang ambing oleh kenaikan harga minyak,” kata Hasyim Muzadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/3/2012).
Menurutnya, keenganan pemerintah mengolah minyak mentah sendiri juga menyebabkan Indonesia tak memperoleh keuntungan apa-apa ketika harga minyak dunia naik.
“Karena minyak mentah kita dijual keluar negeri dalam keadaan mentah, kemudian kita membelinya setelah jadi, maka kita jadi importir minyak kita sendiri. Akhirnya kita tunduk ke harga minyak dunia,” sesalnya.
Di sisi lain untuk mengolah minyak mentah sendiri memang membutuhkan keberanian pemerintah menghadapi himpitan asing. Jadi perlu langkah berani dan strategis , tidak teknis kasuistis. "Tapi ini sulit karena "keberanian" bukan kebiasaan pemerintah sekarang,” sindirnya.
Disamping itu, katanya, Indonesia saat ini sudah terikat kontrak jual beli yang didikte pihak asing.
“Selanjutnya pedagang-pedagang minyak asing di Indonesia tentu tidak senang dan pasti kalau minyak di Indonesia disubsidi, karena mereka tidak bisa jualan di Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah saat ini lebih takut ke asing dari pada membela kepentingan rakyatnya sendiri. Disinilah letaknya, mengapa pihak asing selalu mendesak pemerintah untuk mencabut subsidi. Tentu itu bukan untuk kepentingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi pro kontra yang Rp1.500, adalah ekses yang akan kita hadapi setiap saat, dan tentu sangat menguras energi bangsa. Bahkan terpaksa menghadapkan TNI/Polri dengan rakyat, padahal dapur TNI/Polri juga dibahayakan kenaikan BBM,” katanya.
Melihat kencangnya himpitan asing ke Indonesia saat ini, Hasyim meyakini pemerintah hampir pasti tidak akan membatalkan kenaikan harga BBM.
“Partai yang tidak punya menteri di kabinet dengan mudah bergabung dengan rakyat, namun partai yang punya menteri pasti berkaki dua. Selain tidak mau kehilangan muka di depan rakyat, mereka juga tidak mau kehilangan menteri. Hal ini juga terjadi di DPR,” jelasnya.
Soal maraknya demo yang menolak kenaikan harga BBM, Hasyim mengatakan, unjuk rasa anti kenaikan BBM harus mampu memaksa pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah strategis yakni diolahnya minyak mentah di negeri sendiri, serta menghabisi sistim komisioner antara penguasa dan pengusaha.
”Kesimpulan masalah BBM adalah masalah sistem, aturan , leadership Negara, frustasi rakyat terhadap kepemimpinan SBY dan korupsi,” tandasnya.
(Carolina Christina)
