Demokrat Nilai Tifatul & Salim Segaf Gagal Menjalankan Tugas
JAKARTA - Penolakan PKS terhadap keputusan Setgab Koalisi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sama halnya dengan meminta keluar dari koalisi. Sikap PKS itu merupakan upaya agar pemerintah tidak dapat menjalankan program-programnya ketika BBM tidak dinaikkan.
"Ini sudah pengakuan PKS minta keluar. Masak harga BBM tidak boleh disesuaikan dalam kondisi apapun? Mereka tampaknya ingin mematikan pemerintah. Mereka menolak penyesuaian tanpa kompromi, sementara pemerintah tetap dituntut harus tetap melaksanakan program-program pembangunan. Bagaimana bisa hal itu dilakukan dalam kondisi seperti itu," tanya Wakil Sekjen Partai Demokrat Syofwatillah Mohzaib kepada wartawan di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat 7, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (1/4/2012).
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR, Jumat kemarin, PKS akhirnya memutuskan secara tegas untuk menolak kenaikan BBM. Sikap ini diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan harga rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya.
Menurut Syofwatillah yang biasa disapa Opat, langkah PKS adalah sebuah pengkhianatan terhadap pemerintah. Sebagai anggota koalisi PKS dianggap seperti tidak memahami langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan kenaikan harga BBM dunia.
"Itu pengkhianatan terhadap pemerintah. Apa mereka tidak paham jika pemerintah terpaksa menaikan BBM karena memang harga minyak dunia naik terus?" katanya.
Ia pun menilai menteri-menteri asal PKS gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menjelaskan kepada masyarakat soal kenaikan BBM. Rakyat, menurutnya, selama ini bingung dengan alasan diperlukannya penyesuaian harga BBM karena menteri-menteri PKS seperti Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mensos, Salim Segaf Al Jufri tidak amanah dan tidak berhasil menjalankan tugas-tugasnya.
"Kalau Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi Informasi menjalankan tugasnya dengan baik, maka rakyat pasti mengerti dan memaklumi," jelasnya.
Kata dia, kader PKS yang berada di KIB Jilid II, seperti Tifatul dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri telah gagal mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada partainya.
"Kedua menteri ini, jangankan mensosialisasikan pada masyrarakat, menyampaikan tujuan pemerintah pada partainya sendiri saja gagal dan mungkin tidak disampaikan. Ini sebabnya saya yakin yang membuat rakyat dan PKS sendiri tidak mengerti dan menolak," tandasnya.
(Muhammad Saifullah )
