Hasil Audit, BPK Sumut Temukan Kebocoran Anggaran Pemkot Medan

Jum'at, 08 Juni 2012 16:37 wib | Irwansyah Putra Nasution - Okezone

Ilustrasi uang (foto: dok. Okezone) Ilustrasi uang (foto: dok. Okezone) MEDAN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara menemukan kebocoran anggaran di Pemerintah Kota Medan tahun 2011.

Kasubag Hukum dan Humas BPK Sumut, Mikael Togatorop, kepada Okezone, mengatakan temuan kerugian negara salah satunya terdapat di Sekretariat Pemkot Medan sebesar Rp2,5 miliar. Meski mengaku tidak ingat secara detil, namun kebocoran juga terjadi di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

"Saya tidak ingat untuk detail kerugian negara di SKPD, yang saya tahu untuk kerugian negara di Sekretariat Daerah sudah diproses," katanya, Jumat (8/6/2012).

Mikael mengatakan, Pemkot Medan sudah mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Namun, tidak begitu dengan kebocoran anggaran yang terjadi di SKPD.

Berdasarkan hasil audit, Pemkot Medan mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian (WTP). Tapi nilai itu hanya untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan. Sehingga tidak menuntut kemungkinan adanya kebocoran yang merugikan uang negara.

Mikael mengimbau seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk segera mengembalikan kebocoran anggaran tahun 2011 yang ditemukan BPK. Undang-Undang menyediakan waktu selama 60 hari untuk pengembalian. Namun jika tidak, penegak hukum seperti jaksa dan kepolisian, berwenang untuk mengusutnya.

"Setiap kerugian negara yang ditemukan BPK harus dikembalikan ke kas daerah. Kalau tidak akan menjadi tindak pidana korupsi," tegas Mikael.

BPK Sumut telah mengaudit anggaran di 33 kabupten/kota dan satu pemerintah provinsi, 17 diantarnya telah dikembalikan ke daerah masing-masing, yakni Pakpak Barat, Asahan, Labuhan Batu, Pematang Siantar, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Tebingtinggi, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Humbang Hansudutan, Mandailing Natal, Dairi, Sibolga, Samosir, Labuhan Batu Utara, dan Medan.

"Dari 17 kabupaten dan kota hanya satu yang mendapat nilai disclamer (bermasalah/diragukan), yaitu Labuhan Batu Utara," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan, BPK membuat tiga sistem pemeriksaan laporan, yaitu laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. (ris)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »