Anggaran Internet DPR Bisa Disubsidi dari Tunjangan Komunikasi

JAKARTA - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan, meminta agar DPR dapat terbuka ke publik terkait semua pengadaan barang. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahuinya.
 
“DPR harus terbuka ke masyarakat untuk pengadaan barang sebelum ditetapkan,” kata Yuna Farhan ketika berbincang dengan Okezone, Selasa (24/7/2012) malam.
 
Menurut Yuna jika DPR dapat membuka semua pengadaan barang dan jasa, maka masyarakat dapat memberi masukan dan saran apakah pengadaan tersebut terlalu mahal atau tidak. Dalam rilis yang dikeluarkan FITRA kemarin, bukan hanya pengadaan anggaran sebesar Rp5,4 miliar. Namun menurutnya masih banyak lagi anggaran yang disorot.
 
“Sehingga jika dibuka maka masyarakat dapat memberi masukan, karena penyusunan anggaran inikan tertutup ini yang harus dibenahi. Banyak yang bisa kita lihat apalagi penggunaan internet, mereka kan sudah ditunjang dari tunjangan komunikasi, ” imbuhnya.
 
Dia berharap, DPR seharusnya mampu menghemat biaya internet dari biaya tunjangan komunikasi setiap bulannya sebesar Rp 9 juta.
 
“Seharusnya mereka bisa melakukan subsidi dari tunjangan komunikasi tersebut, masa masih mau dibayarin Negara juga sih,” sindirnya.
 
Sebelumnya FITRA merilis selama kurun waktu 2012 ini DPR telah menghabiskan anggaran sebesar Rp5,4 miliar yang antara lain anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mesin fotocopy dan laptop di DPR. FITRA juga mengatakan DPR telah menghabiskan anggaran berlangganan Internet sebesar Rp 1.799.688.000 setahun. Nilai tersebut dinilai terlalu besar hanya untuk berlangganan internet.
 

(K. Yudha Wirakusuma)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.