Tolak Pajak Bukan untuk Membangkrutkan Indonesia

JAKARTA - Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, mengatakan Pernyataan Nahdatul Ulama (NU) yang telah mempersoalkan wajib bayar pajak bagi rakyat merupakan langkah maju.

"Ini mencerminkan telah muncul kesadaran pimpinan NU untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup yang sedang berkuasa," kata Adie kepada Okezone, Minggu (16/9/2012).

Adhie menuturkan bukan hanya soal kekhawatiran uang pajak yang di korupsi tapi sudah merupakan langkah awal NU melakukan civil disobidience.

"Ini gerakan perlawanan sipil terhadap penguasa korup yang kuat. Langkah civil disobidience ini pernah dilakukan Mahatma Gandhi di India kepada pemerintahan Inggris," tuturnya.

Adhie menambahkan, hal tersebut bukanlah untuk membangkrutkan Indonesia tetapi perlawanan sipil secara terbuka.

"Sebab pasti tidak akan sungguh-sungguh rakyat bisa menolak bayar pajak. Jadi saya sangat mendukung seruan PBNU agar rakyat melakukan perlawanan sipil kepada rezim korup ini," tutupnya.
 
Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit Dirjen Pajak. Hal tersebut lantaran banyak uang dari hasil pajak yang di korupsi.

"Kita minta BPK Pak Ali Masyuk Moesa, coba untuk berapa uang pajak yang dikemplang oleh koruptor," ujar Kang Said, Sabtu (15/9/2012).

Kang Said mengatakan, permasalahan membayar pajak yang dalam ajaran Islam tidak ada ini, akan dikaji dalam Munas dan Konbes PBNU apakah masih wajib membayar pajak, jika uang pajak di korupsi.

"Kalau pajak dikemplang, kita minta agar pemerintah untuk mengkaji ulang. Buat apakah bayar pajak?," tegasnya.
 

(K. Yudha Wirakusuma)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.