Pemerintah Harus Bentuk Lembaga Riset Bencana
BANDA ACEH - Pemerintah diminta mendirikan lembaga riset dan pendidikan kebencanaan, sebagai pusat informasi dan pengetahuan mitigasi bencana di Indonesia. Ini penting diwujudkan karena Indonesia rawan dengan bencana.
“Lembaga riset ini nantinya bisa menjadi tempat kajian dan juga antisipasi bencana yang timbul,” kata seorang anggota DPR asal Aceh, Nasir Jamil.
Pemerintah, sambung anggota Komisi VIII itu, harus menjadikan momentum delapan tahun gempa dan tsunami untuk mewujudkan kesiapsiagaan bencana secara nasional.
Setelah tsunami menerjang Aceh pada 26 Desember 2004, banyak yang melakukan penelitian kebencanaan di Indonesia, baik secara nasional maupun international. Sayangnya, hasil penelitian itu belum dikelola dengan baik.
“Kita tidak tahu di mana hasil penelitian-penelitian itu sekarang. Di mana dia disimpan. Nah, lembaga riset ini bisa menjadi tempat dokumentasi bagi hasil-hasil penelitian itu,” jelas mantan wartawan itu.
Nasir menilai, kehadiran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga ke daerah-daerah merupakan langkah maju, namun belum cukup karena fungsinya lebih kepada pemberi informasi dan menangani ketika sudah terjadi bencana.
Lembaga riset bencana tetap dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang baik tentang bencana kepada masyarakat. Lembaga ini nantinya harus diisi oleh orang-orang yang andal serta didukung fasilitas memadai. Masyarakat pun mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.
Di Aceh sendiri, saat ini sudah ada Pusat Riset Mitigasi Bencana dan Tsunami (TDMRC) di bawah Universitas Syiah Kuala. Namun, fasilitas yang dimiliki lembaga itu masih jauh dari memadai. Pusat riset itu bisa dikembangkan lagi hingga berskala nasional.
(Dian AF)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
