PD Harusnya Mampu Berangus Transaksional, Feodalisme & Oligarki Kekuasaan
JAKARTA - Kisruh soal penempatan nomor urut caleg di Partai Demokrat (PD), merupakan rentetan masalah yang berkepanjangan sejak Anas Urbaningrum di amputasi Kekuasaannya oleh SBY, selaku Ketua Majlis Tinggi beberapa waktu lalu.
"Kisruh internal Partai Demokrat sekrang terutama penempatan Caleg DPR RI untuk Pemilu 2014, merupakan rentetan masalah yang berkepanjangan sejak Anas Urbaningrum di Amputasi Kekuasaannya oleh SBY selaku Ketua Majlis Tinggi beberapa waktu lalu," kata
Direktur Indonesian Constitutional Watch (Icon Watch) Razman Arif Nasution, dalam pesan elektroniknya, Selasa (7/5/2013).
Perlu saya tegaskan, lanjut Razman, PD memilih SBY sebagai Ketum melalui KLB Bali bukanlah solusi tetapi justru menambah masalah baru.
"Karena Demokrat secara terang benderang menabrak apa yang disebut dengan nilai-nilai dan tata cara demokrasi yang mengutamakan suara arus bawah dan bermusyawarah tanpa tekanan," paparnya.
Dia menambahkan SBY dan Kroninya diduga kuat telah menggunakan kekuasaannya untuk mengamputasi Anas, sebelum Anas tersangka dan kemudian berambisi menjdi Ketua umum Demokrat.
"SBY ingin mengamankan kekuasaan Pemerintahannya dan juga PD untuk Pemilu 2014, tapi yang terjadi justru bertambahnya faksi-faksi di Partai Demokrat," ungkapnya.
Banyak kalangan termasuk saya, sambung Razman, yang menyayangkan penempatan Caleg yang tidak sesuai dan terindikasi didominasi keluarga Cikeas.
"Bahkan saya sepakat jika ada bahasa bahwa Demokrat adalah partai yang paling banyak menempatkan keluarga Ketua Umum sebagai caleg dan itu tidak tanggung-tanggung keluarga Cikeas itu mendapat nomor urut atas," paparnya.
Meski nomor urut tidak menjadi ukuran terpilihnya seseorang, tapi itu menjadi prestise bagi kader dan itu seharusnya disadari PD bahwa itu suatu kekeliruan.
"Syarif Hasan selaku Ketua Harian PD menurut saya lebih kepada Boneka SBY, sehingga tidak memberikan masukan yang positif apalagi kita mendengar info bahwa SBY itu sangat tidak suka dikritik oleh orang disekitarnya. Karena itu menurut saya apa yang dilakukan PD merupakan blunder politik dan semakin membuat rakyat tidak percaya atas niat baik PD untuk bangsa ini, tapi lebih kepada oligarki kekuasaan," ungkapnya.
Sebagai partai pemerintah PD harusnya harus mampu memberangus penyakit politik Indonesia saat ini yakni Transaksional, Feodalisme dan oligarki kekuasaan. "Karena itu apa yang disampaikan Syarif Hasan ketika mendaftarkan DCS PD ke KPU dgn target 15% suara pemilu 2014 akan gagal total," paparnya.
Sebelumnya Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Ajeng Ratna Suminar mengaku kecewa mendapatkan Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar II dengan nomor urut dua. Sebab di dapil yang sama, nomor urut satu diisi oleh kader baru.
"Kecewa, namanya juga manusia, itu wajar saja," kata Ajeng, saat dihubungi, Rabu 24 April lalu.
Dia melihat bahwa dirinya seolah-olah tak dihargai oleh partai berlambang bintang mercy ini. "Kok orang baru, masuk nomor satu. Saya kan sudah lebih lama bangun partai. Tapi saya tidak berontak," ungkapnya.
(K. Yudha Wirakusuma)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
