Minta Batalkan Kandidat Bupati, Mahasiswa Geruduk KPU

|

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Minta Batalkan Kandidat Bupati, Mahasiswa Geruduk KPU

JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya Serikat Masyarakat Peduli Panajem Pasir Utara (SMP 3) mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DKPP. Kedatangan mereka untuk mendesak KPU Pusat agar membatalkan kemenangan kandidat Bupati dalam pilkada Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur berinisial Y A.  

 

"KPU pusat harus segera membatalkan hasil pilkada Penajam Paser Utara-Kaltim," kata Koordiantor SMP 3, Fajar Ardy Hidayatullah di Gedung KPU, Jumat (24/5/2013).

 

Fajar menuturkan Y A sebagai kandidat bupati diduga melakukan berbagai kecurangan mulai dari politik uang, manupulasi suara pemilih hingga membuat surat suara palsu, dan bukti-bukti tersebut sudah dihadirkan dalam siding Mahkamah Konstitusi (MK).

 

"Masyarakat Penajam Paser Utara tidak ingin dipimpin oleh maling dan berwatak curang," tandasnya.

 

Y A diduga adalah mantan seorang narapidana korupsi. Bahkan, Y A telah memiliki putusan hukum yang tetap dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun.

 

"Jelas dalam UU persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil syarat untuk jadi kepala daerah tidak pernah dijadikan tersangka," ungkapnya.

 

Disebutkan, dalam peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 9 ayat 1 huruf F menyatakan 'Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

 

"Disebutkan juga dalam Pasal 10 ayat 1 huruf N bahwa persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tersebut, dilengkapi dengan bukti, surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahu atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf F," tegasnya.

 

Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertulisan "Kami menolak hasil pilkada Panajam Paser Utara dan meminta pecat ketua KPUD Panjemen". Dan membawa pocong sebagai matinya demokrasi di Kalimantan Timur.

(hol)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    SDA Yakin Muktamar Jakarta Sah