Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

SBY Harus Jelaskan Duit Rp155 Miliar untuk Lapindo

Muhammad Saifullah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2013 |15:07 WIB
SBY Harus Jelaskan Duit Rp155 Miliar untuk Lapindo
Ilustrasi (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan DR Rizal Ramli mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan alokasi Rp155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya.
 
Musababnya, patut diduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburrizal Bakrie (ARB) terkait alokasi anggaran tersebut.
 
“Saya mau bertanya kepada ARB, apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 2014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (18/6/2013).
 
Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.
 
Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden  Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan, bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.
 
Menurut dia, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan, jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global.
 
“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Setgab terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” ungkapnya.

(Muhammad Saifullah )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement