PKS Sudah Wakafkan Tiga Menterinya
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah pasrah jika tiga menterinya didepak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, sebagai buntut penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Sekretaris Bidang Kebijakan Publik PKS, Abdul Hakim, mengatakan, sejauh ini pihaknya telah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tidak menginkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Walaupun kami kalah voting di Paripurna, tapi kami telah memperjuangkan sikap politik yang kami anggap sangat tepat menurut kami, dalam situasi saat sekarang ini," ungakap Abdul Hakim saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Jumat (28/6/2013).
Ia menyadari, setiap keputusan politik yang diambil oleh PKS ada resikonya. Namun, soal reshuffle kabinet kata dia, agar menjadi kewenangan Presiden SBY. "Sepenuhnya kami serahkan kepada Pak SBY," singkatnya.
Pria yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PKS di DPR ini, mengaku pihaknya tidak ingin melakukan intevensi terhadap hak prerogatif Presiden. "Silakan saja Pak SBY untuk memutuskan sikap yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kami sudah mewakafkan menteri kami untuk kepentingan bangsa dan negara,"tegasnya.
Menurutnya, yang terpenting bagi PKS saat ini ialah berlapang dada demi kebaikan bangsa dan negara, serta demi tegaknya konstitusi. "Sebab, konstitusi kita menegaskan, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden," tandasnya.
Sebelumnya, isu pemecatan kepada tiga menteri PKS, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufry, berhembus kencang, menyusul sikap partai dakwah sebagai mitra koalisi yang tak sependapat dengan Presiden SBY untuk menaikan harga BBM.
(Rizka Diputra)
