SBY Terbitkan Perppu, DPR Bakal Buat Perlawanan 2.000 Persen
JAKARTA - Polemik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus bergulir, banyak kalangan yang mendukung ataupun juga menolaknya.
Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, menuturkan, penerbitan Perppu dengan dalih penyelamatan MK setelah ketua non aktif, Akil Mochtar, diduga terlibat suap, tidak ada urgensinya.
"Tidak ada urgensinya, karena tidak terlalu mendesak. Kalau nantinya Presiden memaksa terbitkan Perppu, pasti ada perlawanan dari DPR 2.000 persen," kata Bambang, kepada wartawan, Rabu (16/10/2013).
Dijelaskannya, menyelamatkan MK itu tidak harus mengeluarkan Perppu, namun didorong melalui dewan kehormatan.
"Dari sisi politik DPR, upaya terbitkan Perppu itu upaya Presiden mengerdilkan MK," jelasnya.
Saat ditanyakan tentang adanya kesepakatan Presiden dan lembaga negara dalam penerbitan Perppu MK, Bambang menjelaskan hal ini merupakan modus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah terbaca seperti masalah bailout Century.
"Ini modus SBY yang sudah kita baca. Seperti waktu Century yang mengumpulkan lembaga tinggi negara. Ini kembali dilakukan. Yang diundang itu hanya sebagai tameng," tambahnya.
Lebih jauh, dia menegaskan Fraksi Golkar sendiri dalam menyikapi penerbitan Perppu dalam posisi menolak.
"Golkar dalam posisi yang menolak dalam penerbitan Perppu," tegasnya.
(Carolina Christina)
