Tolak Elpiji Naik, Parpol hanya Cari Muka
JAKARTA - Partai politik peserta koalisi pemerintah belakangan beramai-ramai menolak kenaikan harga gas elpiji berukuran 12 kilogram. Reaksi penolakan ini dinilai sebagai upaya cari muka kepada rakyat apalagi menjelang Pemilu 2014 demi meraih simpati.
"Penolakan sejumlah parpol khususnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan tidak lebih dari cari muka kepada publik. Apa yang dilakukan dengan dalih kepentingan rakyat saat ini, lebih besar pada pencitraan semata. Sebab, mereka bagian dari pemerintah yang memimpin saat ini," terang Direktur Eksekutif Political Communication (Polcomm) Institute, Heri Budianto saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Senin (6/1/2014) malam.
Menurutnya, menaikkan harga elpiji adalah domain Pertamina, namun pemerintah juga harus tetap bertanggungjawab. Kata Heri, kenaikan harga elpiji 12 kilogram yang diklaim pemerintah dinaikkan Pertamina tanpa sepengetahuan pemerintah hanya dramatugi semata.
"Parpol bagian pemerintah tengah memainkan praktik dari teori dramaturgi. Di depan publik seolah-olah menolak, namun panggung belakang mereka melakukan konspirasi terkait hal itu," tegasnya.
Rencana kenaikan elpiji ini lanjut Heri, bukanlah sebuah peristiwa yang datang awal tahun ini saja, namun sudah cukup lama. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kata dia, menyebutkan bahwa Pertamina merugi karena penjualan elpiji.
"Masa parpol-parpol pemerintah itu tidak tahu, kan tidak masuk akal. Kalau dikatakan soal momentum menaikkannya saya setuju. Sebab, bisa jadi Pertamina bermain sendiri. Tetapi pertanyaannya, apakah Pertamina berani begitu?" tutupnya.
Sebelumnya, sejumlah parpol koalisi pemerintah kompak menolak rencana kenaikan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram. Selain Partai Demokrat, parpol yang menolak yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
(Rizka Diputra)
