Gerindra: Pilkada Rawan Korupsi
JAKARTA- Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD merupakan bentuk dari semangat pemberantasan korupsi.
Pasalnya, Martin menilai, ketika pilkada dilakukan secara langsung, dana yang harus dikeluarkan para calon kepala daerah mencapai puluhan miliar rupiah.
"Pengalaman 10 tahun menggunakan pemilihan langsung di daerah, pengeluaran seorang calon berpuluh-puluh miliar, bahkan beratus-ratus miliar rupiah untuk tingkat kabupaten dan kota. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," kata Martin saat dihubungi, Jumat (5/9/2014).
Apa yang diungkapkan Martin, terkait dengan perumusan yang sedang dilakukan Panja RUU Pilkada di DPR RI yang rencananya akan rampung pekan depan. "Sesudah kepala daerah terpilih, terjadilah kerawanan bermain-main dengan APBD. Bahkan pengangkatan pejabat daerah pun sering terindikasi menggunakan politik uang. Akibatnya selama ini sdh ada 327 bupati, gubernur, kepala daerah walikota tersangkut korupsi dan masuk penjara, selama 8 tahun ini. Itu data dari Kemendagri," imbuhnya.
Atas dasar pemikiran itu, Martin menyatakan bahwa pilkada secara langsung rawan terjadi tindak korupsi. "Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Sampai sekarang masih solid mendukung lewat DPRD, sampai pengambilan keputusan," tegasnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)
