Sesuai Konstitusi, Ahok Otomatis Gubernur
JAKARTA - Arus penolakan terhadap Basuki T Purnama alias Ahok semakin kencang jelang mundurnya Joko Widodo dari Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, aksi itu diprediksi tidak akan menghambat langkah Ahok menggantikan Jokowi.
"Menurut saya kalau Jokowi mundur, otomatis Ahok menjadi gubernur, karena ini sudah sesuai konstitusi bahwa wakil gubernur naik jadi gubernur kalau gubernurnya mundur," kata pengamat Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes kepada Okezone, Minggu (6/10/2014).
Arya mengatakan, aksi unjuk rasa menolak Ahok jadi gubernur beberapa pekan terakhir, tidak merepresentasikan suara mayoritas warga Ibu Kota. Sejauh ini, dia menilai penolakan terhadap Ahok tidak punya dasar kuat.
"Karena, itu kan hanya berasal dari ormas atau segelintir masyarakat yang tidak setuju Ahok menjadi gubernur karena suatu alasan," lanjutnya.
Hanya saja, Arya menyarankan kepada Ahok untuk memperbaiki hubungan dengan organisasi kemasyarakatan di Jakarta jika sudah resmi jadi gubernur. (Klik: Hari Ini DPRD DKI Bahas Pengunduran Diri Jokowi)
"Saya kira kalau semua terjalin dengan baik, langkah Ahok dan kinerjanya saat memimpin Jakarta nantinya dapat lancar dan baik-baik saja, tanpa halangan berat dari siapapun," pungkasnya.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak Ahok sebagai gubernur DKI berujung ricuh pada Jumat 3 Oktober. Sebanyak 200 anggota FPI bentrok dengan pihak kepolisian.
Massa pun melempari Gedung Balai Kota dan Gedung DPRD DKI dengan batu sebesar kepalan tangan dan kotoran hewan. (Klik: Anggota FPI Bawa Kotoran Hewan ke Balai Kota)
(Tri Kurniawan)
