DPR Panggil Menkum HAM, Bahas soal PPP Romy
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyayangkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan PPP versi Romahurmuziy (Romy). Keputusan itu dinilai memperkeruh masalah internal PPP.
Fadli mengatakan, seharusnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mempertimbangkan kubu Suryadharma Ali yang tidak menerima hasil Muktamar yang digelar Romy Cs di Surbaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
"Kita sejak awal sudah mengatakan bahwa pemerintah jangan ikut campur dalam persoalan internal partai, apalagi itu membuat menjadi kisruh," kata Fadli Zon saat menghadiri Muktamar Islah PPP di Jakarta, Kamis (30/10/2014) malam.
Dia mengatakan, langkah Yasonna mengesahkan PPP versi Romy jelas keputusan politik. "Karena itu, DPR nanti akan mempertanyakan Menkum ham terkait dengan masalah ini dan akan segera diproses minggu depan," tegasnya.
Fadli juga menyampaikan harapan agar PPP bisa segera menyelesaikan masalah internal. Menurut dia, PPP adalah partai besar tentu punya sistem untuk menuntaskan konflik internal.
"Saya kira Muktamar PPP yang diselenggarakan kali ini adalah Muktamar Islah. Kita tahu memang ada masalah internal di tubuh PPP dan mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan mereka dengan baik," paparnya.
(Tri Kurniawan)
