Perbuatan Pemerintah Myanmar Lebih Buruk dari Israel
JAKARTA – Perbuatan yang dilakukan Pemerintah Myanmar kepada warga Rohingya di wilayah Rakhine disebut lebih buruk dari perlakuan Israel kepada bangsa Palestina. Hal itu disampaikan Ketua Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya (KIMPR), Adnin Armas, dalam konferensi di Jakarta, Senin 29 Juni 2015.
Dia mencontohkan dengan membandingkan warga Palestina yang masih dapat menjadi imam salat pada bulan suci Ramadan tahun ini dan masih diperbolehkan menunaikan haji dengan warga Rohingya di Sittwe sama sekali tidak diperbolehkan keluar dari kamp pengungsi yang ada di sana untuk sekadar pergi ke wilayah tetangga.
Oleh karena itu, Adnin dan KMIPR mendesak Pemerintah Indonesia melakukan usaha lebih keras ke Pemerintah Myanmar. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta ASEAN mencabut keanggotaan Myanmar dan melakukan pelarangan terhadap pejabat serta Pemerintah Myanmar untuk masuk ke Indonesia.
“Kalau dengan Israel, kita tidak ada hubungan diplomatik sama sekali. Sementara penderitaan yang dialami Rohingya lebih dahsyat dari Palestina. Harusnya usaha yang lebih keras dilakukan,” kata Adnin, Senin (29/6/2015).
Untuk mendesak usaha dari Pemerintah Indonesia tersebut, KMIPR yang merupakan koalisi dari beberapa organisasi kemasyarakatan mengeluarkan sebuah petisi meminta dukungan dari warga Indonesia menyetujui empat tuntutan mereka.
Presiden Jokowi diminta meninjau lagi politik luar negeri Indonesia dengan Myanmar, memboikot, serta memasukkan pejabat dan Pemerintah Myanmar ke daftar hitam pemerintah, kemudian meminta pengusaha dan BUMN untuk tidak melakukan investasi di Myanmar. Selain itu, mereka juga mendesak ASEAN untuk mencabut keanggotaaan Myanmar dari organisasi negara-negara Asia Tenggara tersebut.
(Hendra Mujiraharja)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
