Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Golkar Masih Konsultasi ke KPK Terkait Iuran Rp1 Miliar

Syamsul Anwar Khoemaeni , Jurnalis-Selasa, 03 Mei 2016 |20:38 WIB
Golkar Masih Konsultasi ke KPK Terkait Iuran Rp1 Miliar
Foto: Illustrasi Okezone
A
A
A

JAKARTA - Hasil rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan tiap bakal calon ketua umum, harus membayar iuran sebesar Rp1 miliar. Ketua Steering Committe (SC), Nurdin Halid memastikan keputusan tersebut seuai Pasal 37 AD/ART tentang Keuangan.

"Jadi di panitia sudah diputuskan, berdasarkan pleno, AD/ART Pasal 37 sah, tidak ada dilanggar," ujar Nurdin di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Jakarta Barat, Selasa (3/5/2016).

 (Baca juga: Partai Golkar Rombak Jadwal Munaslub)

Meski demikian, adanya kader yang menjadi pejabat negara, membuat Partai Golkar harus berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentukan uang tersebut tergolong gratifikasi atau bukan. Sebab itu, Nurdin mengaku, pihaknya telah menugaskan Komite Etik untuk berkonsultasi dengan lembaga antirasuah.

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement