JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas hari ini meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur melakukan pembenahan besar-besaran terhadap aparatur sipil negara (ASN). Pembenahan yang dimaksud Jokowi adalah harus menyeluruh dari hulu hingga hilir.
"Saya minta Menpan-RB segera menjalankan perombakan dari hulu sampai hilir, dari sisi kuantitas. Kita memerlukan jumlah PNS yang proporsional, dengan memerhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah yang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," kata Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Jokowi juga meminta Menpan-RB memerhatikan belanja pegawai yang belakangan mengalami peningkatan. Adapun kebijakan moratorium penerimaan PNS yang masih diberlakukan sebagai upaya pembenahan sistem dan manajemen ASN.
"Saya ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium agar dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN kita," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti rumitnya penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang selama ini dinilai sangat menyita waktu dan energi. Penyusunan SPJ kerap kali memangkas efisiensi kinerja PNS.
Bahkan, Jokowi meminta agar masalah SPJ dibahas dalam rapat terbatas khusus. "Tolong betul-betul ini nanti menteri-menteri ratas mengenai SPJ, khusus, ini betul-betul segera dilakukan karena ini betul-betul menyita energi kita, menyita waktu kita," tukas Jokowi.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.