PKS Desak Penegak Hukum Proses Upaya Fitnah kepada Anies-Sandi

Hidayat Nur Wahid (Antara)

Hidayat Nur Wahid (Antara)

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, meminta aparat kepolisian mengusut kampanye hitam melalui fitnah yang menimpa pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Hidayat menjelaskan, polisi harus mengusut fitnah ini seperti halnya saat polisi reaktif akan mengusut adanya spanduk pelarangan menyalatkan jenazah bagi masyarakat yang mendukung penista agama.

"Sebagaimana polisi akan usut aktor di balik pembuatan spanduk reaktif tentang tak salatkan jenazah pendukung penista agama, harusnya polisi juga usut aktor di balik pemalsuan tanda tangan Anies-Sandi dan penyebaran berita hoax alias fitnah tersebut," ucap Hidayat saat dihubungi Okezone, Minggu (19/3/2017).

Ia menambahkan, fitnah seperti ini tak akan berpengaruh pada elektabilitas pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua. Namun, ia menyayangkan budaya penyebaran fitnah seperti ini tak pantas dan tak berkualitas dalam etika berbudaya politik.

"Budaya memfitnah dan sebar fitnah jelas tak postitif untuk kembangkan budaya politik beretika dan berkualitas untuk hadirkan pemimpin beretika dan berkualitas juga," ungkapnya.

Untuk itulah, Wakil Ketua MPR ini meminta ketegasan dari aparat penegak hukum untuk memproses hukum upaya fitnah seperti ini sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas.

"Negara sudah kucurkan triliunan rupiah, jangan sampai hasilnya hanyalah pemimpin rendahan karena didukung oleh proses fitnah dan pelanggaran hukum yang dibiarkan," tegasnya.

Sebelumnya sebuah foto berisi kontrak politik yang diteken Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi viral sejak Sabtu 18 Maret 2017. Dalam kontrak politik itu, Anies dan Sandi menandatangani kontrak politik untuk menjalankan syariat Islam ketika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Saya Anies Baswedan dan Saya Sandiaga Uno Menyatakan Siap Memimpin DKI Jakarta dengan nilai-nilai Syariat Islam dan mendengarkan nasihat para Mufassir dan Ulama," begitu tulisan kontrak politik yang beredar.

Kontrak politik itu ditandatangani pada 7 Februari 2017. Kontrak tersebut diteken Anies dan Sandi dengan perwakilan Forum Umat Islam (FUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menyikapi hal itu, Anies mengatakan bahwa tanda tangan dalam surat tersebut adalah palsu. "Tanda tangan saya tidak seperti itu," ujarnya beberapa waktu lalu.

(erh)
Live Streaming
Logo
breaking news x