Image

Temui Pimpinan, Pansus RUU Pemilu Laporkan Skenario Pengambilan Keputusan Lima Isu Krusial

(Foto: Bayu Septianto/Okezone)

(Foto: Bayu Septianto/Okezone)

JAKARTA – Pansus RUU Pemilu melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan DPR dan akan dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli 2017. Selain melaporkan hasil kerjanya, Pansus RUU Pemilu juga melaporkan kepada pimpinan terkait lima isu krusial DPR dalam RUU Pemilu yang belum ada kesepakatan hingga saat ini untuk dibawa ke rapat paripurna.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, Pansus RUU Pemilu juga meminta pimpinan DPR untuk memberikan kesempatan musyawarah mufakat sebelum rapat paripurna guna mengambil keputusan terhadap lima isu krusial tersebut.

"Tapi, kami juga laporkan bahwa Pansus meminta pimpinan memberikan kesempatan untuk dilakukan musyawarah mufakat sehingga tadi pembicaraan dengan pimpinan terkait kemungkinan skenario-skenario dalam rapat paripurna," ucap Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Lukman menjelaskan, nantinya usai rapat paripurna dibuka, pimpinan akan menyampaikan apakah ada kesepakatan dari hasil musyawarah mufakat. Bila tak ada hasil, pimpinan DPR akan menyampaikan bahwa lima isu krusial akan diambil melalui mekanisme voting.

"Kami juga sampaikan ke pimpinan bahwa alat-alat untuk sidang paripurna itu pansus menyiapkan, bila voting kami siapkan kertas suaranya. Kalau votingnya tertutup atau terbuka tentu pimpinan bisa tanyakan langsung ke paripurna. Kalau paket kita siapkan paket-paketmya. Kalau item per item kita juga siapkan lembaran-lembaran kertas suaranya," jelas Lukman.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon belum mengetahui apakah mekanisme voting akan dilakukan secara terbuka atau tertutup. Fadli menuturkan hal itu akan terlihat dari dinamika dalam rapat paripurna.

"Ya itu jelas saya kira lihat dinamikanya. Kalau tertutup saya kira enggak ada masalah. Anggota bisa lebih jernih untuk memutuskan. Kita enggak tahu dinamikanya seperti apa," ucap Fadli.

Pansus RUU Pemilu dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu. Namun, masih menyisakan lima isu krusial yang akan diambil keputusannya di rapat paripurna pada 20 Juli 2017.

Lima isu krusial itu yakni syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan, dan sistem pemilu. Dari lima isu, presidential threshold adalah isu paling alot.

Adapun lima paket isu krusial yang akan dibawa ke rapat paripurna. Paket A, presidential threshold (20–25 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B, presidential threshold (0 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C, presidential threshold (10–15 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D, presidential threshold (10–15 persen), parliamentary threshold (5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Kemudian Paket E, presidential threshold (20–25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

(erh)
Live Streaming
Logo
breaking news x