Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno tampak sangat-sangat terkejut ketika mendengar gaji guru honorer hanya Rp150-300 ribu per bulan. Maka itu, pemerintah diminta segera memperhatikan tuntutan mereka.
Sekira 4.000 guru honorer dari seluruh nusantara melakukan aksi demo di depan Gedung DPR. Mereka menuntut pengangkatan status mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
DPR meminta alokasi gaji guru tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Keputusan MK yang membolehkan gaji guru masuk dalam anggaran pendidikan, harus tetap diikuti.
Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI,menggelar aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menolak pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Semula jalannnya aksi para guru, berjalan tertib.
Ratusan guru honorer di lingkungan Departemen Agama (Depag) Jombang bakal menuntut Depag setempat. Ini menyusul belum diusulkannya mereka menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Dinas Pendidikan Kulonprogo mengeluarkan kebijakan kontradiksional. Kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak dan guru SD harus mempunyai laptop untuk mendukung sistem pembelajaran.
Nasib malang masih menimpa pahlawan tanpa tanda jasa. Sebanyak 512 guru TK di Kab Blitar terpaksa tidak bisa menerima rapelan tunjangan dari Pemprov Jatim karena kesalahan administrasi perbankan.