JAKARTA - Ancaman sanksi bagi warga sipil yang menolak mengikuti latihan militer dalam komponen cadangan negara diprotes. Ancaman tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia.
"Memangnya direktur mau ikut wajib militer yang hanya diberikan ucapan terima kasih. Lagipula warga sipil apa harus dipaksa," kata Koordinator Kontras Usman Hamid, dalam acara diskusi mingguan Radio Trijaya di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2007).
Karena itu, Usman menilai pemberian sanksi terhadap warga sipil yang menolak ikut latihan perang adalah pelanggaran HAM. Karena itu, bagi siapapun, warga sipil tidak perlu khawatir untuk menolak jika tidak ingin bergabung dalam komponen pertahanan negara.
Usman juga meminta supaya warga sipil yang menolak mengikuti latihan perang dilindungi pemerintah. "Wamil dibentuk apabila sebuah negara terancam mau perang, tapi kalau sekarang ini kan tidak jelas perang atau tidak," sindir Usman.
(Ahmad Dani)
