Renovasi Rumah DPR, Ramai-Ramai Boroskan Anggaran

JAKARTA-Komplek Perumahan DPR di Kalibata,Jakarta Selatan, tampak tidak begitu ramai. Beberapa pembantu terlihat mengajak Dua pembantu rumah tangga (PRT) berjilbab asyik memetik rambutan dengan galah di Jalan DPR II, tepatnya di depan rumah No 182.

Pembantu mungkin jadi penghuni terbanyak di kompleks itu. Ratarata, setiap rumah punya dua orang pembantu. Mereka pun diberi tugas tambahan, menjadi penjaga rumah. ''Soalnya memang jarang ditempati. Jadi,kami ya sekalian menunggu dan menjaga rumah,"ujar salah seorang PRT yang tidak mau disebutkan namanya.

Rumah dinas DPR di Kalibata memang jarang ditempati. Menurut salah seorang pengamanan dalam (Pamdal) kompleks DPR yang juga menolak disebut namanya, rumah-rumah dinas itu lebih sering ditempati kerabat sang anggota Dewan atau dibiarkan kosong.

''Saya belum tahu apakah ada yang dikontrakkan kepada orang lain.Yang saya tahu,biasanya saudaranya yang menempati atau stafnya,"ujar Pamdal tersebut.

Perbedaan antara rumah yang ada penghuninya dan yang tidak bisa diketahui dari tampilan luar rumah. Cat rumah yang ada penghuninya terlihat lebih bersih. Begitu juga halamannya yang terlihat terawat.Banyak bunga dan ditata sedemikian rupa sehingga memanjakan mata. Satu lagi, rumah itu akan menempatkan sepasang kursi dan meja di teras rumah. Sementara itu, cat rumah yang dibiarkan kosong tampak kusam. Halamannya juga tidak terurus serta tidak ada kursi dan meja yang menghiasi teras rumah. Meski demikian, rumah yang ada penghuninya atau tidak masih terlihat kokoh.Tidak ada tembok rumah yang retak atau miring.

Kaca rumah juga tidak ada yang pecah. Genting rumah berwarna kuning berkesan tebal dan kuat menahan hujan deras. Rumah dinas dua lantai dengan tiga kamar tidur dan kamar mandi itu tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah di kawasan perumahan elite.

Meski tidak sempat masuk untuk melihat kondisi di dalam rumah. Namun, melihat kondisi luarnya saja, sulit menemukan alasan mengapa Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR mengajukan anggaran untuk merenovasi rumah dinas di Kalibata. Menurut rencana, renovasi itu akan dilakukan pada semua rumah dan diperkirakan memakan waktu dua tahun. Selama dua tahun itu, anggota DRP mendapatkan uang untuk sewa rumah sebesar Rp13 juta per bulan.

Modus Menghabiskan Anggaran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Arif Nur Alam melihat anggaran renovasi rumah dinas DPR hanyalah modus untuk menghabiskan anggaran akhir tahun. ''Saya menilai itu hanya konspirasi para eliteelite politik di Senayan untuk mengeruk dan menghabiskan uang rakyat. Ini ironis, melihat kondisi rakyat kita yang masih terpuruk dengan kemiskinan sementara anggota DPR menghamburkan uang,"paparnya.

Berdasar perhitungan FITRA, pemborosan anggaran yang dilakukan DPR kali ini termasuk yang paling besar.Total biaya untuk uang kontrakan saja mencapai Rp171,6 miliar.Jika ditambah dengan biaya renovasi rumah yang dikabarkan dianggarkan Rp300 miliar, total uang negara yang harus dikeluarkan untuk urusan ini mencapai Rp471,6 miliar alias hampir setengah triliun rupiah. Arif mengungkapkan,DPR dan DPRD memang sering membuat proyek-proyek yang tidak masuk akal menjelang akhir tahun. Proyek-proyek ini, diyakini dia, hanyalah kedok untuk mendapatkan uang negara dengan cara yang terkesan legal.''Umumnya,mereka akan bilang bahwa ini sudah dianggarkan sebelumnya,"ujarnya.

Selain membuat proyek akhir tahun, modus itu bisa dilihat dari upaya anggota DPR atau DPRD memasukkan anggaran tertentu dalam APBN atau APBD Perubahan. ''Biasanya,mereka mendesak anggaran itu masuk waktu perubahan. Ini biar tidak begitu dicermati,"tuturnya. Arif pun mencium ada motif lain di balik rencana renovasi rumah dinas DPR ini.Menurut dia, renovasi itu sengaja digulirkan sebagai salah satu pos pendanaan untuk Pemilu Legislatif dan Presiden 2009 nanti. ''Kita sih patut curiga, ini sebagai persiapan mengumpulkan dana untuk pemilu. Sebab, pada waktu itu, semuanya akan membutuhkan biaya,"tandasnya.

Bukan Rekomendasi Departemen PU Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Amwazi Idrus mengatakan, pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi untuk merenovasi rumah dinas DPR. Pasalnya, Departemen PU hanya menerima hasil rekomendasi pembangunan gedung atau rumah negara dari lembaga yang bersangkutan. "Kita memang yang menangani gedung atau rumah negara jika ada kerusakan, tapi sifatnya hanya sebagai pembina teknis.Tingkat kerusakannya gimana, apa yang perlu dan tidak diganti, kita teliti dan dari hitung-hitungan itulah keluar dana yang dibutuhkan. Yang jelas, kita tidak merekomendasikan, tapi menerima rekomendasi," kata Amwazi saat dihubungi SINDO,tadi malam.

Terkait berapa anggaran yang disediakan DPR untuk renovasi rumah dinas tersebut, terang Amwazi, pihaknya tidak pernah bersentuhan atau ikut terlibat membahasnya. Itu disebabkan pihaknya hanya dilibatkan secara teknis. Sedangkan soal besaran dana yang akan dianggarkan merupakan tugas Sekjen DPR. Karena itu, ujar dia, Departemen PU tidak mau terlibat secara mendalam berapa kisaran dana yang dianggarkan untuk proyek tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, ujar Amwazi, pihaknya tidak pernah bermain-main.

Apalagi yang sedang ditangani adalah renovasi rumah dinas DPR yang notabene rumah wakil rakyat.Dia mengakui, hasil survei PU mengungkapkan, rumah dinas yang saat ini ditempati sudah tidak layak huni. Alasannya, banyak sekali kerusakan-kerusakan fatal yang harus secepatnya direnovasi. Disinggung rumah dinas yang terlihat dari luar masih tampak bagus dan layak huni, Amwazi membantah argumen tersebut.Dia mencontohkan,Istana Negara jika dilihat sepintas dari luar memang masih kelihatan kokoh dan elegan. Tapi kalau sampai detik ini belum direnovasi, tidak menutup kemungkinan atap istana bisa roboh. Ini dikarenakan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, meski secara kasap mata masih terlihat kokoh.

"Begitu pula yang terjadi di rumah dinas DPR, juga mengalami hal yang sama," tandasnya. Karena itu, ujar dia, kalau rumah dinas DPR yang berlokasi di kawasan Kalibata masih terlihat bagus dan layak pakai, itu bukan jaminan di dalamnya juga bagus. Sebab, hasil investigasi dan survei Departemen PU banyak terjadi kerusakan baik pada atap yang bocor,tembok yang berlubang dan mengelupas, serta kayu yang keropos. "Yang tampak dari luar memang bagus tapi di dalamnya bukan jaminan.Dalam renovasi ini, kita tidak mau setengah-setengah karena kalau terjadi sesuatu kita yang akan bertanggung jawab. Renovasi mahal karena tanggung jawab kita juga berat,"paparnya