PBR Optimalkan Masyarakat Pedesaan

JAKARTA - Partai Bintang Reformasi (PBR) akan menggarap masyarakat pedesaan untuk merealisasikan target perolehan 10 juta suara atau 7% dari suara nasional pada Pemilu 2009.

Untuk merealisasikan langkah tersebut, PBR akan membentuk forum kebangkitan desa sabagai basis pertumbuhan ekonomi rakyat. Forum tersebut akan digerakkan secara maksimal oleh kader PBR di setiap tingkat desa.

"Kami sangat serius menggerakkan desa untuk membangkitkan keberdayaan masyarakat," kata Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi kepada wartawan usai penutupan Mukernas III PBR di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Mukernas PBR berlangsung selama tiga hari (12-14/04). Acara tersebut dihadiri oleh pengurus PBR dan organisasi sayap dari seluruh Indonesia.

Bursah menjelaskan, selama ini terjadi jarak cukup lebar antara perkotaan dengan pedesaan. Nah, pilihan PBR untuk menggarap masyarakat pedesaan untuk mempersempit jarak tersebut. Pihaknya menilai, selama ini pembangunan yang dijalankan pemerintah kurang bermanfaat bagi masyarakat bawah.

"Kehadiran forum kebangkitan desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan," ujar Ketua Fraksi PBR ini.

Hal lain yang akan dilakukan PBR adalah berupaya membantu menyelesaikan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta guru, khususnya di daerah terpencil. Bahkan, pihaknya bertekad akan memperjuangkan nasib guru.

Sedangkan langkah politik lain untuk merealisasikan target perolehan suara tersebut, PBR akan menerapkan suara terbanyak dalam penetapan calon legislatif (caleg) terpilih.

Sehingga, dengan sistem tersebut setiap caleg akan berusaha maksimal turun ke apangan. PBR juga akan mengakomodasi kaum muda dalam penyusunan daftar caleg. Bahkan, PBR menargetkan 60% caleg berusia di bawah 40 tahun. Salah satu Ketua DPP PBR Ade Daud Nasution menyatakan, upaya untuk menggarap masyarakat pedesaan bukan tanpa alasan. Menurut dia, selama ini pembangunan ekonomi melupakan basic masyarakat.

 "Selama ini yang selalu mendapat perhatian adalah ekonomi makro. Sedangkan ekonomi mikronya hamper terlupakan," ungkap dia.

Wakil Ketua Fraksi PBR ini menjelaskan, akibat kebijakan tersebut, ketahanan pangan di Indonesia kedodoran. Akibatnya, harga kebutuhan pangan semakin melambung. Pada sisi lain, pendapat ekonomi masyarakat bawah tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

"Harusnya yang disubsidi itu petani, bukan premium," tandas anggota Komisi VII DPR ini.