Warga Kupang Anggap BLT Sebagai Hadiah

KUPANG - Masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus sebaga hadiah gratis dan bukan bantun stimulan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Karena itu, perlu ada sosialisasi yang lebih baik kepada warga miskin yang menjadi sasaran penerima sehingga bantuan tersebut tidak disalahgunakan. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Kupang, Daniel Hurek  di Kupang, Kamis (22/5/2008) dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan BLT untuk rumah tangga sasaran di Kota upang.

Menurutnya, penetapan rumah tangga miskin perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dari masyarakat.

"Keluarga miskin seprti apa yang menjadi sasaran penerima BLT. Hal ini yang perlu dijelaskan karena masing masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda," ujarnya.

Di Nusa Tenggara Timur, jumlah keluarga miskin penerima BLT mencapai 623.137 keluarga atau sekitar 70 persen dari total penduduk. Kepala Badan Pusat Statistik NTT, Poltak Sutrisno yang dihubungi di Kupang, mengatakan, pihaknya dapat mengambil kebijakan lain untuk mengalihkan bantuan apabila keluarga calon penerima diketahui telah beralih
status dari keluarga kurang mampu menjadi keluarga mampu.

"Penyaluran bantuan langsung tunai menggunakan data lama. Dalam rentang waktu sampai 2008 ini, bisa saja kesejahteraan calon penerima sudah berubah menjadi lebih baik. Mereka itu tidak boleh masuk dalam daftar penerima bantuan," kata  Poltak.

Menurutnya, pengalihan tersebut harus melalui mekanisme yang berlaku yakni pejabat di tingkat kelurahan atau desa mengusulkan nama kepala keluarga yang dulunya terdaftar miskin yang sekarang sudah dianggap mampu ke pemerintah.

"Selanjutnya pemerintah yang akan menentukan apakah keluarga bersangkutan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan tunai langsung atau tidak," katanya.

Dia menambahkan, seharusnya penyaluran bantuan  mulai dilakukan pekan depan, tetapi sampai dengan saat ini kartu penerima bantuan belum diterima Kantor Pos dan Giro Cabang Kupang.

"Apabila kartu sudah tiba maka kami akan melakukan koordinasi denganpara lurah untuk menyerahkan kartu sebelum dibagikan kepada keluarga miskin," ujarnya.

Jumlah keluarga penerima bantuan langsung tunai tersebut berbeda jauh dengan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur NTT Piet A Tallo dan Wakil Gubernur Frans Leburaya.  Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin NTT hanya sekitar 1,16 juta dari populasi penduduk  4,8 juta jiwa atau 27,58 persen.

Faktanya, sekitar 70 % penduduk tergolong miskin sehingga menjadi penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah sebesar Rp100.000/bulan. 

(Fitra Iskandar)