Belajar dari Impeachment Beberapa Negara Lain

Bicara tentang impeachment/pemakzulan sebenarnya adalah hal yang lumrah, dan ini bukan “benda” yang asing buat di Indonesia yang sedang tumbuh dalam demokrasi. Bicara soal “impeachment” ini sebenarnya adalah bagian dari pendewasaan kelompok-kelompok masyarakat untuk menjadikan pemerintahan ini lebih bersih, lebih bertanggung jawab, lebih madani.

Kalau bahasa lokal di Indonesia, sebenarnya ada juga istilah yang semirip namun lebih familiar yaitu “pemecatan” atau “pemunduran diri” yang sebenarnya telah terjadi berkali kali pada beberapa wilayah pemerintah daerah di Indonesia sejak negeri ini berdiri. Ada kepala daerah yang dipecat, atau mengundurkan diri, bahkan sampai dipenjara karena sampai tersangkut kasus pidana korupsi dll.

Di luar negeri, seperti di Amerika, di Lithuania, di Korea Selatan, dan di Phillipina pun, kasus “impeachment” pernah terjadi sampai di pucuk pemerintahan mereka yaitu Presiden mereka masing masing. Apakah Negara- Negara tersebut sekarang makin goncang atau makin kokoh dalam demokrasi? Kita lihat saja satu persatu:

Amerika dilanda skandal yang terkenal yaitu Skandal Watergate yang klimaksnya adalah pengunduruan diri Presiden Nixon tanggal 9 Agustus 1974, sejak Pansus Watergate bergulir selama 2 tahun sebelumnya yaitu 1972 oleh Parlemen Amerika yang menyeret ke sidang pidana terhadap Direktur CIA, Kepala FBI, Ketua Wantimpres, Ketua Bapilu Partai Republik, dan kira-kira 25 orang lain yang semua di penjara federal.

Presiden Nixon ternyata ketahuan berbohong kepada publik dan rakyat Amerika tentang perintah penyadapan di kantor partai Demokrat, dan hal itu dibuktikan dengan diputarnya kaset rekaman rapat-rapat di White House atas perintah Mahkamah Agung Amerika. Sebelum Parlemen Amerika mengadakan Sidang Paripurna untuk “meng-impeach” Presiden, Nixon telah mengundurkan diri sebagai Presiden dan digantikan oleh Gerald Ford wakil Presidennya. Dalam persidangan Pansus yang diliput siaran langsung oleh TV ABC, NBC, CBS, rakyat dan parlemen Amerika tidak dapat membendung kekecewaan mendalam akan ketidakjujuran Presiden Nixon.

Dalam catatan sejarah, di Amerika Serikat telah pula tercatat 8 kali impeachment di level Gubernur, terakhir kepada Gubernur Negara Bagian Illionis Rod Blagojevich karena “abuse of power” yang di voting mendapat 114 setuju lawan 1 abstain saat DPRD Negara Bagian memungut suara. Dan sejarah impeachment level Presiden sudah dua kali yaitu Presiden Andrew Johnson thn 1868 dan Bill Clinton thn 1998 dan dua-duanya lolos dari proses impeachment saat pemungutan suara di Parlemen. Sekarang demokrasi di Amerika terus bertumbuh dan lebih solid dalam kedewasaan dan keadilan serta mewujudkan perimbangan kekuasaan.

Lithuania dilanda skandal impeachment tanggal 6 April 2004 yaitu saat Presiden Rolandas Paksas dibuktikan memberikan kemudahan bisnis kepada pendana kampanye pemilihan presiden. Lithuania sebagai salah satu negara Baltik sempalan Rusia sedang berkembang ke arah demokrasi dan SEIMAS - Parlemen Lithuania, menemukan bukti sang Presiden memberikan paspor khusus dan informasi penting kepada pebisnis yang mensupport kampanyenya. Dia hanya memerintah 1 tahun. Rolandas Paksas mencoba kembali masuk dalam pemilu presiden berikut namun SEIMAS mengeluarkan UU yang melarang siapapun terbukti di makzulkan dapat mengikuti pemilu dalam waktu minimal 5 tahun kedepan.

Kasus impeachment di Korea Selatan adalah pada tanggal 12 Maret 2004, yaitu Majelis Nasional memungut suara 193 setuju lawan 2 menolak, terhadap penghentian sementara kekuasaan Presiden Roh Moo Hyun atas pembuktian bahwa dia menerima sumbangan tidak tercatat dari konglomorat Korea yang ingin mencari kesempatan usaha dari pemerintah, dan yang kedua adalah karena Roh mencuri start kampanye Presiden.
Meskipun demikian hasil survei rakyat Korea menyatakan 70 persen rakyat merasakan seharusnya Presiden Roh tidak perlu di-impeach, namun rakyat juga mengatakan bahwa sebagai pemimpin Negara dia tidak memberi suri teladan yang baik kepada bangsa Korea. Sejak voting di Majelis Nasional, pemerintahan sementara dipegang oleh Perdana Menteri. Proses impeachment berlanjut di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tanggal 14 April 2004 membatalkan hasil voting Majelis Nasional dan Presiden Roh kembali menduduki kursi Presiden Korea Selatan sampai berakhir 2008. Hasil dari proses pendewasaan demokrasi ini selanjutnya adalah pembersihan besar dari bisnis konglomerat yang menggurita di pemerintahan Korea Selatan.

Kasus impeachment di Filipina tahun 2000 lebih menarik, sebab Presiden Joseph Estrada didakwa menerima bayaran milyiran Pesos sewaktu gubernur Negara bagian Illocos Sur bersaksi bahwa itu adalah uang setoran permainan judi lokal dan setoran atas penyelidikan kasus tembakau yang pernah terjadi sebelumnya. Tanggal 13 November 2000, Ketua Parlemen membentuk Komisi Sidang Impeachment kepada Senat, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Hilario Davide Jr. Dalam tayangan siaran langsung di radio dan televisi, persidangan yang memanggil para saksi dan bukti-bukti sangat menguatkan kebenaran dakwaan terhadap Presiden Joseph Estrada. Tanggal 16 Januari 2001, pada persidangan itu, Dewan Juri yang berjumlah 11 dari 21  orang memutuskan menolak membuka amplop yang berisi bukti-bukti kuat keterlibatan Presiden dalam korupsi dan penyuapan dan lalu sidang menjadi buntu, dan seketika gelombang protes seluruh Filipina menggoncang bangsa. 3 Hari kemudian, tanggal 19 Januari 2001, Panglima Militer Filipina Jenderal Angelo Reyes, mengambil sikap yaitu berpihak kepada Wakil Presiden Gloria Macapagal Arroyo secara penuh, dan Mahkamah Agung lalu membuat Fatwa bahwa kursi Kepresidenan kosong meskipun Joseph Estrada tidak mundur dari jabatan. Siang itu juga Wakil Presiden diangkat sumpahnya menjadi Presiden Filipina yang baru. Hasilnya adalah situasi politik yang sempat memanas, dan memuncak dengan perlawanan Presiden Joseph Estrada, menjadi cepat pulih dan stabil setelah militer mengambil posisi berpihak kepada kebenaran dan berani bersikap dengan jelas demi pulihnya kestabilan dan kedamaian tanpa harus mengeluarkan sebutir pelurupun.

Kasus Bank Century di Indonesia harus menjadi tambahan latihan dan kawah candradimuka buat politikus muda di DPR dan tentunya bagi jajaran Istana, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa sikap manusia di mana-mana sama. Tidak ada gunanya lobby sana-sini, tidak usah mengatur parpol karena urusan koalisi, bahkan tidak perlu mengirim staf khusus atau staf ahli keliling Jakarta untuk berbicara silaturahmi kepada jajaran politikus yang berseberangan. Sebab kebenaran dan kejujuran itu mutlak diperlukan oleh rakyat. Sekali saja pemimpin menipu/berbohong/mencuri/mencoreng akhlak-nya demi kepuasan atau kekuasaan sesaat, pastilah pemimpin seperti itu akan dicabut mandatnya.

Cahyo Baroto
Tinggal di Jakarta

(M Budi Santosa)