Panwas Kabupaten Blora Tolak DPT Pilkada Blora

BLORA - Persoalan DPT menjadi catatan penting pada pemilu hingga pilkada di berbagai berbagai tempat, tak terkecuali di Blora Jawa Tengah. Panwas Kabupaten Blora baru-baru ini menolak DPT yang telah ditetapkan KPU.
 
Ironisnya KPU Blora tenang menghadapi pernyataan panwas. KPU tetap melanjutkan tahapan selanjutnya mengingat pemilu yang kurang dari dua bulan lagi.
 
Persoalan DPT hingga saat ini belum usai dan masih amburadul. Diketahui lebih dari 14.100 DPT bermasalah. Temuan tersebut membuat panwas Kabupaten Blora menolak hasil penetapan DPT yang telah ditetapkan pada akhir Februari lalu setelah melakukan penelitian berkas.
 
Penyumbang jumlah terbesar kasus DPT di Blora meliputi persamaan nomor induk kependudukan atau NIK yang mencapai 5.911 kasus disusul daftar pemilih ganda yang mencapai lebih dari 2.000 kasus.
 
Ironisnya KPU Blora hanya menanggapi dingin. Meski panwas kabupaten telah menolak penetapan DPT Pilkada Blora itu.
 
KPU tetap akan melanjutkan tahapan selanjutnya yakni pengumuman hasil verifikasi dan mengundian nomor pasangan calon yang akan digelar pada pertengahan bulan April ini.
 
Pihak KPU berdalih, DPT tersebut tidak akan direvisi. Langkah selanjutnya KPU akan meneliti ulang berkas temuan panwas kabupaten kemudian akan membuat catatan khusus mengenai hasil temuan tersebut.
 
Ketua KPU Kabupaten Blora Moesafa menyatakan suasana politik Blora 58 hari jelang pelaksanaan pilkada sudah mulai terasa. 3 pasangan calon telah melakukan berbagai manuver politik untuk meraih simpati warganya dengan harapan akan mendulang suara sebanyak-banyaknya.
 
Namun bagaimana jadinya jika persoalan DPT Pilkada di Blora hingga kini tidak ada penyelesaian. Akankah kejadian penolakan hasil pilkada seperti yang terjadi di Jatim akan terjadi di Blora.

(Fitra Iskandar)