Kurikulum Pusat Malah Bikin Sulit Siswa di Papua

JAKARTA - Seorang alumnus sekolah menengah umum (SMU) dari Wamena, Papua, Lenius Gombo mengeluh kepada Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengenai kurikulum yang dibuat pemerintah pusat. Menurutnya, kurikulum tersebut menyulitkan proses belajar di sekolahnya. 

"Saya pernah mendapat satu materi yang tidak saya mengerti. Tragisnya lagi, guru saya juga tidak paham materi tersebut. Dia terpaksa menyampaikannya karena materi tersebut masuk dalam kurikulum yang dibuat pemerintah pusat," papar peserta Forum Pemimpin Muda Nasional (FPMN) 2010 ini di Gedung Kemendiknas, Kamis (8/7/2010).

Menurut Lenius, kondisi ini salah satu penyebab tingkat pendidikan di pelosok masih tertinggal dari pendidikan di daerah-daerah pusat. Terlebih lagi, penerapan kurikulum sentralistik ini tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas pendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Dijelaskan Fasli, pemerintah sebenarnya telah menerapkan sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). KTSP dibuat berdasarkan standar kompetensi tiap daerah dengan memperhatikan nuansa lokal dan konteks daerah tersebut.

"Kemendiknas hanya menyampaikan standar kompetensi tertentu yang harus dimiliki lulusan tiap jenjang pendidikan. Standar isi kemudian disesuaikan tiap sekolah sesuai petunjuk standar kompetensi tersebut," imbuhnya.

Dengan KTSP, sekolah memiliki otonomi untuk mengatur KBM sesuai kemampuan masing-masing. Sekolah berhak mengatur alokasi waktu KBM dan waktu libur, rencana program pengajaran, serta penggunaan buku ajar yang sesuai KTSP tersebut.

KTSP, menurut Fasli, juga memperhatikan aspek kebahasaan. Konteks bahasa dan kosa kata lokal turut dikembangkan dalam KTSP sehingga siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

(Rani Hardjanti)