Kamuflase Kegagalan dengan Politik Pencitraan

ISTILAH politik pencitraan akhir-akhir ini sangat akrab kita dengar. Bersamaan dengan itu, istilah lain seperti penggulingan kekuasaan dan reshuffle kabinet juga kerap wara-wiri keluar masuk telinga kita. Tentu saja, yang menyebabkan istilah-istilah itu menjadi sangat familiar bagi kita adalah lantaran kinerja pemerintahan SBY jilid II selama satu tahun ini amat buruk dalam pandangan publik.

Kegagalan itu, menurut koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Ahmad Fiqi, terletak di enam sektor: pangan, pendidikan, ekonomi, pemberantasan korupsi, energi, dan kesehatan (Republika, 21/10). Sedangkan menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, kegagalan pemerintahan SBY justru terletak di hampir semua sektor (indonesiamedia.com, 10/10). Namun, “Parahnya,” kata Fuad Bawazier dalam sebuah forum di Jakarta beberapa waktu lalu, “pemerintahan saat ini sudah gagal tetapi tidak mau ngaku!”

Dari pernyataan tersebut, jelas sudah bahwa pemerintah dalam penilaian publik sudah menjadi institusi raksasa yang hanya mementingkan polesan di luar, tetapi lupa terhadap substansi kebobrokan yang dimilikinya. Hal itu, menurut saya, terjadi karena pemerintah lebih sibuk melakukan politik citra dibandingkan melakukan tugas dan kewajiban.

Oleh karena itu, solusi bagi pemerintah saat ini hanya satu: berhenti melakukan politik citra saat ini juga dan bersegera dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Melakukan perbaikan bisa dimulai dengan melakukan reshuffle terhadap para menteri yang loyo di dalam melakukan tugas dan menggantinya dengan orang-orang yang paham masalah dan berani melakukan tindakan solutif. Setelah itu, presiden melakukan konsolidasi nasional dengan menetapkan agenda 2011-2014 sebagai agenda kerja.

Lalu, setelah itu, presiden beserta jajarannya segera melakukan pembenahan terhadap semua sektor (yang dikritik itu) dengan target pencapaian yang jelas dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kesemua ini harus dilakukan dengan jujur dan penuh kesungguhan. Sebab, masyarakat kini sudah cerdas dan mampu mengenali segala topeng yang dipakai pemerintah untuk menutupi keburukan dan kebejatannya.

Bila hal ini dilakukan, niscaya pemerintah akan berhasil meraih kembali dukungan masyarakat dan pada akhir jabatan nanti akan mendapat tepukan meriah dari masyarakat sebagai sebuah penghargaan sosial atas usaha-usaha mereka dalam menunaikan tugas-tugasnya sebagai para pemegang amanat rakyat.(*)

Adnan Syafi’i
Mahasiswa Ilmu Tarjamah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(Rani Hardjanti)