Pemerintah Setengah Hati Tangani Persoalan HAM

JAKARTA - Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai, sikap pemerintah yang setengah hati menjadi salah satu faktor penyebab alotnya penyelesaian hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
 
"Jadi wajar kalau penanganan HAM di Indonesia selalu mengalami keruwetan dan keabsurdan yang luar biasa karena memang pemerintah setengah hati alias tidak serius dalam menanganinya," ujar salah satu pengurus Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Dedi Ahmad, di Galeri Caffe Cikini, Jakarta, Sabtu (10/12/2011).
 
Penanganan pemerintah yang setengah hati itu, lanjutnya, ditandai dengan langkah pemerintah yang tidak bertumpu pada semangat dan komitmen yang sungguh dalam membela dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.
 
Selain itu, kata Dedi, pemerintah lebih menggunakan pendekatan politis dari pada hukum dalam proses penyelesaianya. Oleh karenanya tidak heran ketika menggunakan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan politik maka orientasinya kepada kekuasaan.
 
"Kalau orientasinya kekuasaan, maka yang dicari bukan lagi benar salah melainkan kalah menang," katanya.
 
Dedi juga menyesalkan sikap pemerintah yang bersikap naif. Seharusnya kekuasaan difungsikan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari segala macam tindak kekerasan justru digunakan para pemegang kekuasaan itu sendiri sebagai media untuk melanggengkan kekuasaan.
 
"Demi kekuasaan, kehidupan yang merupakan masalah HAM yang paling substansial dan esensialpun diinjak-injak dan dinafikan. Kekuasaan diposisikan sebagai sesuatu yang lebih penting daripada penegakan HAM," paparnya.
 
Lebih jauh, Dedi mengatakan proses penegakan HAM yang cenderung politis itu pada akhirnya menjadi ancaman tersendiri terhadap aktivis HAM. Para aktivis HAM selalu dalam bayang-bayang teror penguasa.
 
"Maka sesungguhnya bahaya kalau prinsip pemerintah yang setengah hati terus berlanjut. HAM hanya menjadi kebijakan yang penuh kamuflase belaka. Ia hanya akan menjadi alat politik kekuasaan," tutupnya.
 

(TB Ardi Januar)