Pasek: Mau Ganti Anas, Gelar Kongres Dulu

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai pernyataan anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman yang menyarankan agar Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum PD justru memperkeruh internal partai.
 
Seharusnya kata Pasek, Hayono memberikan saran yang sesuai dengan koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
 
"Dalam demokrasi sah-sah saja ada ide maupun gagasan. Tapi yang paling penting koridornya adalah AD-ART. Dalam posisi seperti sekarang sangat tidak elok ikut membuat keruh ke internal PD dengan saran-saran yang mengundang kontroversi," ujar Pasek saat dihubungi wartawan, Jumat (27/1/2012).
 
Pasek menjelaskan bahwa persoalaan posisi Ketua Umum sudah selesai paska kongres di Bandung. Menurutnya semua kader Demokrat harus bertindak sesuai aturan main partai dan arahan Ketua Dewan Pembina PD.
 
"Pesan SBY sudah jelas, Kongres sudah selesai sehingga urusan ketua umum sudah final dan sekarang adalah saatnya bekerja. Syahwat politik kader Demokrat siapapun harus dikekang dan ditata mengikuti peraturan organisasi dan arahan Kawanbin SBY," tegasnya.
 
Lanjut Pasek, penurunan citra partai berdasarkan hasil survie harus dijawab dengan kinerja, bukan lantas mengganti posisi ketua umum. "Kalau penurunan survei dijadikan alasan mestinya dijawab dengan kerja keras bersama-sama untuk menaikkan survei. Bukan malah sengaja berdiam diri kemudian ketika benar-benar turun lalu membuat alasan atas nama penyelamatan partai meminta ketua umum mundur," jelasnya.
 
Namun, Pasek enggan mengomentari perihal statement Hayono Isman yang menginginkan Anas Urbaningrum diganti. "Kalau soal komentar Beliau saya tidak tahu maksudnya coba tanyakan saja lebih tegas ke beliau," ungkapnya.
 
Anas Urbaningrum sebagai Ketum dan SBY sebagai Kawabin merupakan hasil kongres. Maka jika memang berkeinginan untuk mengganti Anas harus dilakukan kongres ulang.
 
"Sampai saat ini hasil kongres II di Bandung menghasilkan Kawanbin SBY dan ketua umum Anas Urbaningrum. Yang lainnya itu adalah hasil dari paska kongres, termasuk diri saya di DPP. Jadi kalau SBY atau Anas diganti ya Kongres tempatnya, kalau pengurus spt Saya bisa diganti di luar kongres," tegasnya.
 
Anggota Komisi II DPR itu menilai pergantian Ketum bukan layaknya seperti pergantian direksi dalam sebuah perusahaan.
 
"Soal tepat atau tidak saya tidak bisa jawab karena tidak tahu maksud komentar beliau. Tapi pendapat saya ya sesuai dengan standar dasar organisasi bila bicara pergantian ketua umum. Mengganti ketua umum parpol beda dengan ganti direktur perusahaan," kata dia.

(Muhammad Saifullah )