Pernyataan Pangdam Jaya Bentuk Dukungan Militer pada Pengusaha

SURABAYA - Pernyataan Pangdam Jaya Mayjend TNI Waris terkait demo buruh memantik reaksi keras dari Aktivis HAM Usman Hamid. Menurutnya, atas pernyataan itu menunjukkan dukungan militer kepada pemilik modal yang membayarkan murah upah buruh.

"Pernyataan ini ingin memanfaatkan celah Undang-undang TNI yang menyebutkan TNI bisa dilibatkan dalam penanganan konflik komunal dan buruh," kata Usman Hamid kepada Okezone, Jum'at (3/2/2012).

Menurut aktivis KontraS (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) itu, pernyataan itu juga memberikan sinyal politik negatif terselubung mengingat banyak perwira senior militer yang menjadi komisaris atau membekingi perusahaan-perusahaan yang telah, sedang maupun diprotes oleh serikat-serikat buruh.

Ia juga mengaku mendukung mendukung serikat-serikat buruh untuk tetap melanjutkan aksi-aksi memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kesejahteraan buruh adalah perwujudan cita-cita kesejahteraan rakyat keseluruhan.

Jika dibiarkan, maka pernyataan ini bisa berujung pada penyalahgunaan prajurit-prajurit militer di tingkat bawah hanya demi kepentingan segelintir elite militer.

"Karena itu pernyataan ini sama sekali tak bisa dibenarkan dan kami menghimbau para prajurit militer untuk menolaknya, jika ada arahan atau perintah melibatkan prajurit dalam bidang yang jelas bukan bidang pertahanan," tegasnya.

(Amril Amarullah)