Demokrat Bantah Serukan Boikot Media

JAKARTA – Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa membantah bahwa pihaknya menyerukan kadernya agar melakukan aksi boikot terhadap Media. Menurut dia, pihaknya menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Meskipun kata dia, ada beberapa media selalu mengadu domba internal partai Demokrat dan selalu menyudutkan nama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa pernah memberitakan keberhasilan SBY sebagai kepala pemerintahan.  
“Gak ada sikap untuk boikot media, PD menghargai kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi,” ujar Saan saat dihubungi okezone Senin, (20/2/2012).
 
Saan menuturkan bahwa seruan boikot yang sempat ramai diberitakan oleh beberapa media sebelumnya merupakan usulan pribadi dan bukan usulan partai. Dia berharap media tetap menjaga nilai independesinya dan tidak mudah ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
 
“Tentu itu sebagai usulan pribadi, karena tidak ada seruan untuk boikot. kita berharap media tetap independen dan tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
 
Selain itu, Sekretaris Fraksi PD DPR RI itu, berharap media dapat melakukan kerja jurnalistiknya tanpa tendensi apapun dan sesuai kaidah-kaidah jurnalistik.
 
“Media harus bergerak tanpa tendensi apapun dan tentu bergerak sesuai kaidah jurnalistik,” kata dia.
 
Sebelumnya, Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Jemmy Setiawan menyerukan kepada kadernya untuk memboikot media masa yang dianggap selalu mengadu domba internal partai Demokrat.
 
"Bukan sekali atau dua kali Demokrat diadu-domba oleh media. Kini, saatnya kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk melakukan boikot terhadap media yang terindikasi punya tendensi politik dalam menghancurkan partai Demokrat," kata Jemmy dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (18/2/2012).
 
Jemmy mengatakan, imbauan ini hendaknya disadari oleh keluarga besar partai Demokrat maupun kelompok-kelompok yang ada di barisan SBY.
 
Kata Jemmy, seruan pemboikotan itu dilakukan dengan menolak wawancara ataupun dijadikan sebagai narasumber oleh media yang terindikasi punya kepentingan politik tersebut. "Ini bentuk perlawanan terhadap media yang tidak berimbang dalam memberikan porsi pemberitaan, atau bahkan timpang menyampaikan informasi. Setiap kader harus hindari menjadi oknum narsis yang selalu nongol di media, padahal hal itu bagian dari jebakan-jebakan politik," katanya lagi.
 
Ditegaskan, masih bayak media dan instrumen corong pemberitaan yang independen dalam mengedepankan informasi yang berbasis fakta atau berimbang dalam penyampaian informasi. Dan bukan menggiring opini dalam kepentingan tertentu.
 

(Muhammad Saifullah )